Reporter: Arfyana Citra Rahayu | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah Indonesia menyiapkan sistem informasi big data yang terintegrasi untuk membantu serta memantau pendistribusian vaksin Covid-19 di Indonesia.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) 99 tahun 2020, target awal usia yang akan di vaksin di rentang 18-59 tahun dengan target awal 67% yang akan diimunisasi.
"Mengingat kebutuhan akan vaksin yang sangat tinggi namun masih terbatas, pemerintah ingin sekali memastikan perjalanan vaksinasi se-transparan mungkin dan pemerintah mempersiapkan dengan sebaik-baiknya," jelas Erick dalam acara virtual, Selasa (24/11).
Baca Juga: Kemenkes: Vaksinasi Covid-19 dilakukan bertahap
Pemerintah mengeluarkan dua tipe vaskin, yaitu vaksin bantuan pemerintah dan juga vaksin mandiri. Vaksin bantuan pemerintah diprioritaskan untuk tenaga kesehatan, TNI, Polri, dan masyarakat tidak mampu. Adapun vaksin mandiri untuk masyarakat yang mampu membayar sendiri.
Adanya kompleksitas pendistribusian Vaksin Covid-19 secara merata di Indonesia, pemerintah mempersiapkan sistem informasi big data dengan menggandeng PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Bio Farma (Persero) sebagai agregator.
"Data ini merupakan milik pemerintah, bukan Telkom. Adapun Telkom dan Bio Farma sebagai agregator menjaga data ini terekam dengan baik. Jadi sekali lagi saya tegaskan data ini milik pemerintah," tegasnya.
Lebih jelas mengenai Sistem Informasi ini, Muhamad Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom Indonesia menjelaskan Telkom melebarkan bisnis digital termasuk di dalamnya mengembangkan big data analytics sebagai basis data vaksinasi Covid-19 untuk membantu KPC-PEN.
"Sistem informasi ini dibuat untuk beberapa tujuan, salah satunya mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian dan lembaga seperti BPJS kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan (untuk tenaga kesehatan), Disdukcapil, Kemendagri, TNI dan Polri untuk validitas penerima vaksin," jelasnya.
Fajrin menjelaskan sistem ini akan menyortir data kelompok prioritas, siapa yang akan divaksin persisnya siapa saja, nama, dan alamatnya sudah ada. Adapun sistem ini akan digunakan baik untuk program vaksin pemerintah maupun vaksin mandiri.
Baca Juga: Begini penjelasan menteri BUMN soal Indonesia tidak pilih vaksin Pfizer dan Moderna
"Sehingga orang yang sudah terdaftar di satu sistem ga perlu terdaftar di sistem lain sehingga kita dapat mengurangi duplikasi dan juga memberikan vaksinasi kepada orang lebih tepat sasaran," kata Fajrin.
Kemudian ketika vaksin sudah ada, sistem informasi ini juga akan digunakan untuk memonitor pengiriman vaksin, jumlah stok vaksin dan mencocokkan dengan kebutuhan vaksin, serta teknis distribusi lainnya dengan memberikan laporan kontrol harian.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
