Reporter: Benedictus Bina Naratama, Fahriyadi, Jane Aprilyani | Editor: Sanny Cicilia
JAKARTA. Pemerintah siap mengorbankan penerimaan negara demi mendorong berkembangnya proyek infrastruktur. Pemerintah akan memberikan insentif berupa penghapusan setoran dividen ke negara bagi badan usaha milik negara (BUMN) yang menggarap proyek infrastruktur, terutama pembangunan jalan tol.
Sekretaris Kementerian BUMN, Imam A. Putro, bilang, rencana pembebasan kewajiban setor dividen ini sudah menjadi pembahasan lintas kementerian. Kementerian BUMN serta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-PERA) berkomitmen mendorong seluruh perusahaan pelat merah di sektor konstruksi untuk fokus membangun jalan tol.
Hal ini demi mengejar target pembangunan jalan tol hingga 1.562 km selama 5 tahun ke depan. "Kita butuh penguatan BUMN untuk membangun jalan tol. Sebagai gantinya dividen BUMN tidak akan dipungut," ujar Imam, pekan lalu.
Menurut Imam, pemerintah kemungkinan mulai menerapkan rencana tersebut ke BUMN terkait mulai tahun depan. "Sudah bisa dilaksanakan pada tahun 2015. Jadi dengan tidak dipungutnya dividen, equity BUMN untuk pembangunan jalan tol akan lebih besar," jelas Imam.
Namun, ia belum bisa menjelaskan skema rencana ini. Menurutnya, Kementerian Yang pasti, rencana pembebasan dividen ini juga akan diperluas ke BUMN lain yang mengembangkan proyek infrastruktur lain seperti waduk, rel kereta api, hingga pelabuhan.
Selain itu, efek kebijakan ini adalah penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari dividen bakal berkurang. Tahun 2015, target setoran dividen BUMN sebesar Rp 40 triliun, tumbuh 5,26% dibandingkan tahun ini.
Bukan solusi
Dari target itu, Imam bilang, kontribusi dari perusahaan konstruksi sedikit. Mengingat, laba empat BUMN di sektor konstruksi, yaitu PT Pembangunan Perumahan, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Waskita Karya (WSKT), dan PT Adhi Karya (ADHI) diperkirakan hanya mencapai sekitar Rp 2 triliun. Biasanya, setoran dividen kurang dari 30% dari total laba.
Oleh karena itu, hilangnya PNBP dari dividen BUMN tak terasa bagi APBN secara keseluruhan. Bagi Kementerian BUMN, lebih baik BUMN menahan dividen untuk pengembangan perusahaan khususnya pada kemampuan membiayai proyek-proyek yang bisa mendatangkan tenaga kerja dan membantu pertumbuhan ekonomi negara.
Sebelumnya, Menteri PU-PERA, Basuki Hadimulyono menyatakan, pembebasan kewajiban setoran dividen tidak hanya berlangsung selama setahun ke depan. Insentif ini akan berlangsung selama 2 atau 3 tahun mendatang. Dengan demikian, BUMN konstruksi bisa mengumpulkan banyak modal untuk pengembangan infrastruktur.
Direktur Utama PT Adhi Karya, Kiswodarmawan berpendapat pembebasan setor dividen BUMN tidak menjawab permasalahan. Menurutnya, terhambatnya pembangunan jalan tol oleh BUMN akibat kelayakan bisnisnya.
Walaupun diberi modal awal sekalipun, pihak perbankan tidak akan mau mengucurkan kredit investasi (KI) jika IRR lebih kecil dari bunga KI. "Pembebasan setor dividen ada manfaatnya bagi BUMN tapi tidak menjawab permasalahan, yaitu tidak feasible dan bankable tol tersebut. Di Jawa rata-rata sudah ditenderkan, tapi swastanya yang tidak jalan," ujar Kiswodarmawan.
Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Kurniadi mendukung rencana ini. Meskipun Undang-Undang No 23 Tahun 2007 menyatakan pembangunan infrastruktur kereta api adalah kewajiban pemerintah, tapi PT KAI siap membantu. PT KAI siap menggelontorkan dana untuk percepatan pembangunan double track Manggarai-Cikarang dan rel batubara di Sumatera.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
