Reporter: Fahriyadi | Editor: Hendra Gunawan
JAKARTA. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menginginkan setiap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dimonitoring oleh banyak pihak. Hal itu dilakukan agar BUMD menjalankan good corporate governance (GCG) yang baik dan benar sehingga terbebas dari korupsi.
"Dimonitor sampai arus kas keuangan perusahaan. Jadi kalau mau tahu apakah ada korupsi atau tidak semuanya bisa dilihat dari arus lalu lintas uangnya," ujar Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T. Purnama (Ahok), Jumat (6/9).
Mantan Bupati Belitung Timur itu menginginkan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ikut dalam pengawasan kinerja BUMD meskipun saat ini BUMD sudah diaudit oleh beberapa pihak. Mulai dari auditor yang terakreditasi ataupun Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Dengan semakin banyak yang memonitor maka akan semakin kecil peluang melakukan korupsi.
Selain BUMD, monitoring juga akan dilakukan pada semua jajaran di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. "Soal aset, KPK sudah masuk. Terus kami juga gandeng Pusat Pengkajian Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk arus uang para pejabat DKI Jakarta," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
