Reporter: Rika Panda | Editor: Test Test
JAKARTA. Pemerintah terus mendorong agar Cadangan Beras Pemerintah (CBP) menuju angka 1 juta ton. Direktur Utama (Dirut) Perum Bulog, Sutarto Alimoeso bilang, untuk mencapai CBP ideal Indonesia sebesar 700.000-1,3 juta ton, Perum Bulog meminta tambahan anggaran sebesar Rp 2 triliun.
Anggaran itu dibutuhkan untuk menambah cadangan beras pemerintah sebanyak 266.000 ton di tahun ini.
Cadangan beras pemerintah (CBP) merupakan beras cadangan milik pemerintah yang digunakan untuk operasi pasar pada saat harga di pasar melonjak dan mengantisipasi bencana alam. Saat ini, stok CBP di gudang Bulog hanya sebesar 378.000 ton. Dengan demikian, total cadangan beras pemerintah akan mencapai angka sebesar 700.000 ton.
“Berdasarkan pengalaman tahun lalu, CBP yang dikeluarkan oleh Bulog digunakan untuk operasi pasar (OP) sebanyak 200.000 ton dan keperluan lain, seperti bencana alam dan kondisi rawan pangan seperti pada saat nelayan tidak dapat melaut,” ujar Sutarto, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin (19/3).
Sutarto menambahkan, rencana peningkatan cadangan beras pemerintah itu tentunya akan berdampak pada penambahan anggaran. Sebelumnya, dengan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk beras Rp 5.060 per kg, usulan anggaran Rp 2 triliun tersebut dapat menambah cadangan beras sebanyak 336.000 ton.
Namun, setelah dikeluarkan Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah atau Beras dan Penyaluran Beras oleh pemerintah, dimana ditetapkan HPP Beras menjadi Rp 6.600 per kg, sehingga anggaran Rp 2 triliun hanya mampu menambah CBP sebanyak 266.000 ton.
Sutarto mencontohkan pentingnya cadangan beras pemerintah dapat digunakan untuk operasi pasar beras ketika harga beras di pasar melonjak tinggi. Seperti yang terjadi pada awal tahun ini, sehingga dari Januari-Maret 2012, Perum Bulog mengaku sudah melakukan OP dengan angka mencapai 174.000 ton.
"Untuk mencapai CBP 750.000 ton, dengan anggaran tambahan Rp 2 triliun masih kurang, karena hanya dapat 266.000 ton. Pemerintah ingin CBP sebesar 1 juta ton, tapi karena keuangan terbatas, disediakan Rp 2 triliun,” ujarnya.
Komisi IV DPR belum menyepakati usulan pemerintah tersebut, sehingga masih akan dibahas dalam pertemuan selanjutnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
