Reporter: Hans Henricus |
JAKARTA. Pemerintah memberikan lampu hijau kepada Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik (Perum Bulog) untuk mengekspor beras.
Syaratnya, Bulog harus memastikan kebutuhan beras nasional terpenuhi dan memantau perkembangan harga dan permintaan beras di pasar Internasional sebelum mengambil keputusan mengekspor.
"Saya minta Bulog menyiapkan rencana itu secara matang, setelah bisa memenuhi kebutuhan sendiri dan ada peluang ekspor beras dalam jumlah dan jenis tertentu yang mendatangkan keuntungan ekonomi tentu bisa dilakukan," jelas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat berkunjung ke Kantor Bulog di Jakarta, Rabu (4/1).
Yang jelas, peluang ekspor beras itu bakal menjadi kenyataan lantaran pemerintah optimis Bulog mampu mendongkrak produksi beras nasional dari 3,2 juta ton pada tahun 2008 menjadi 3,8 juta ton pada tahun 2009.
Sekadar catatan, realisasi pengadaan beras Perum Bulog 2008 mencapai 3,2 juta ton terdiri dari 2,9 juta ton dari pengadaan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) dan 300.000 ton dari jalur non-HPP, dan jumlah tersebut 14 persen di atas total target sebanyak 3,1 juta ton.
Selain itu hingga 31 Desember 2008 persediaan akhir beras di gudang Bulog mencapai 1,4 juta ton yang terdiri dari 352.000 ton cadangan beras pemerintah (CBP) dan 1,1 juta ton baik dari pengadaan jalur HPP maupun non-HPP. Dari jumlah itu maka Bulog memperkirakan terdapat cadangan stok sekitar 4 bulan ke depan. Bulog menaksir cadangan itu hanya untuk empat bulan karena setiap bulan ada kewajiban menyalurkan 300 ribu ton beras miskin.
Sementara itu, Direktur utama Perum Bulog Mustafa Abubakar menjelaskan hanya beras berkualitas super yang diekspor. Total ekspor sebesar 100 ribu ton dengan menjatah sebanyak 10 ribu ton setiap bulannya.
"Bulog sudah membahasnya dengan Menteri Koordinator (Menko) Perekonomian, dengan angka 100 ribu ton itu tidak mengganggu keseimbangan stok beras nasional," ujar Mustafa, Rabu (4/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
