Reporter: Fahriyadi | Editor: Dadan M. Ramdan
JAKARTA. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan segera melaksanakan pembangunan proyek moda transportasi massal, mass rapid transit (MRT) dan monorel untuk mengatasi masalah kemacetan yang makin akut.
Keputusan ini memang sangat ditunggu-tunggu lantaran sejak tiga bulan terakhir, banyak pihak menunggu langkah pemerintahan baru terhadap proyek ini. Maklum, perjalanan proyek angkutan publik berkecepatan tinggi ini tersendat-sendat dan memicu polemik di masyarakat.
Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, berharap pembangunan dua proyek antikemacetan ini bisa dilaksanakan bersamaan. "Proyek ini diputuskan bulan ini. Bisa saja nanti setelah diputuskan, langsung ngecor, kebut-kebutan rampung," papar Jokowi, sapaan akrab mantan Walikota Solo itu.
Menurut Jokowi, pekan depan, Pemprov DKI bakal kembali menggelar uji publik (public hearing) untuk kedua proyek tersebut. Nah, dalam kesempatan tersebut, akan disampaikan kembali semua masalah yang mengganjal selama ini, mulai masalah rute, investasi, biaya subsidi, dan juga tarif atau harga tiket secara transparan.
Jokowi optimistis, pembangun fisik sangat dimungkinkan bisa dimulai bulan ini lantaran baik proyek monorel maupun MRT sudah berjalan. "MRT sudah pernah ditender, tapi belum ditentukan pemenangnya. Tender yang dulu bisa dipakai dan diproses kembali," ungkapnya.
Sedangkan, monorel sudah masuk tahap konstruksi pembangunan tiang pancang. Sehingga, PT Jakarta Monorel tinggal melanjutkan saja. Kendati begitu, Jokowi bilang, pihaknya masih menunggu kalkulasi dari hasil tender yang sudah berjalan. "Jika kalkulasi itu sudah diterimanya, maka proyek langsung jalan," ujarnya.
Jokowi memastikan, secara pribadi sudah mengantongi detail berbagai hitungan terkait kedua proyek tersebut. Tapi, sekali lagi, ia masih ingin menangkap aspirasi dari masyarakat sehingga perlu dilakukan uji publik lagi.
Kajian teknis selesai
PT Jakarta Monorail (JM) menyatakan, sudah siap untuk melanjutkan tahap pembangunan konstruksi yang sebelumnya mangkrak. "Kami sudah memenuhi kajian teknis yang diminta Jokowi untuk melanjutkan proyek monorel ini," jelas Juru Bicara PT JM, Bovananto.
Namun, sebelum benar-benar menjalankan perintah Pemprov DKI melanjutkan lagi proyek tersebut, Bovananto mengaku, masih ada beberapa masalah internal yang sedang dituntaskan. Pertama, menyelesaikan pelepasan 7,5% saham PT Adhi Karya (ADHI) yang tetap memutuskan hengkang dari Konsorsium Jakarta Monorail.
Kedua, pembayaran tiang pancang senilai Rp 120 miliar kepada pihak ADHI. Ketiga, merampungkan tender kontraktor yang bakal bekerja sama dengan Hadji Kalla Group untuk membangun konstruksi monorel. Bovananto memastikan, perusahaan milik mantan Presiden Jusuf Kalla ini telah menjadi pemegang saham mayoritas di PT JM.
Untuk proyek MRT, PT MRT Jakarta juga sudah mengantongi lima konsorsium yang lolos prakualifikasi untuk pengerjaan beberapa paket konstruksi. Bahkan, untuk memuluskan tahap konstruksi, PT MRT Jakarta dan Pemprov DKI Jakarta sudah melebarkan Jalan Fatmawati. Pelebaran mulai dari simpang Jalan TB Simatupang hingga simpang Cipete atau sepanjang 1,7 kilometer. Pelebaran jalan ini membutuhkan anggaran sebesar Rp 7 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
