Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengendalian RKAB dan Impor Energi Jadi Sorotan

Reporter: Arif Ferdianto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Genap dua tahun usia pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka pada Selasa (20/10/2026), sektor Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pun mendapat sorotan dari berbagai kalangan.

Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi, Batubara dan Mineral Indonesia (Aspebindo), Anggawira menilai, pemerintah telah berfokus untuk memperkuat posisi industri dalam negeri. Penguatan tata kelola Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta prioritas pemenuhan pasar domestik dinilai cukup tepat sasaran.

"Saya melihat pemerintah telah menempatkan ketahanan energi, hilirisasi, dan pengendalian produksi sebagai agenda penting. Penguatan tata kelola RKAB dan pemenuhan kebutuhan domestik merupakan langkah yang relevan," ujarnya kepada Kontan.co.id, Senin (19/10/2026).

Meski demikian, Anggawira menekankan, keberhasilan program ini harus diukur dari stabilitas pasokan energi dalam negeri serta dampak ekonominya bagi daerah. Menurutnya, konsistensi kebijakan, transparansi perizinan RKAB, dan komunikasi intensif bersama pelaku usaha perlu digenjot lagi agar investasi dan perlindungan lingkungan dapat berjalan seimbang.

Baca Juga: Pengajuan RKAB 2027 Dibuka, Perhapi Soroti Ketersediaan Evaluator hingga Sistem

"Keberhasilannya kini perlu dinilai dari pelaksanaan apakah pasokan dalam negeri terjaga, investasi dan hilirisasi berjalan secara ekonomis, penerimaan negara meningkat secara berkelanjutan, serta manfaatnya dirasakan masyarakat di daerah penghasil," tegasnya.

Senada, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Bisman Bakhtiar turut mencatat tren positif pada realisasi penerimaan negara dan peningkatan lifting minyak. 

Menurutnya, pengawasan terhadap penambangan tanpa izin serta progres hilirisasi dinilai menunjukkan kemajuan, meski masih ada pekerjaan rumah terkait ketergantungan impor energi nasional.

"Tetapi juga ada hal yang belum bagus, misalnya ketergantungan impor energi, tata kelola pertambangan masih banyak celah, misalnya masalah RKAB ini. Masalah BBM juga perlu perbaikan," katanya.

Bisman menambahkan bahwa indikator keberhasilan sektor ESDM ke depan tidak hanya bersumber dari besaran angka penerimaan negara atau modal masuk semata. 

Dia bilang, parameter utamanya terletak pada terwujudnya kemandirian energi nasional, penciptaan nilai tambah secara domestik, serta dampak kesejahteraan yang dirasakan langsung oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata.

"Ke depan, keberhasilan sektor ESDM tidak cukup diukur dari investasi dan penerimaan negara, tetapi juga dari ketahanan energi, nilai tambah domestik, dan manfaat nyata bagi masyarakat," tandasnya.

Baca Juga: Kementerian ESDM Perketat RKAB Tambang, Kuota Produksi Harus Sesuai Cadangan Riil

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News