/2026/09/21/630313645.jpg "Dua Tahun Prabowo-Gibran, Pengamat Soroti Evaluasi MBG hingga Daya Beli")
Reporter: Prayogi Ikhrawinata | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kinerja pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka setelah dua tahun kepemimpinan menjadi sorotan, terutama terkait efektivitas program prioritas dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Sejumlah lembaga survei mencatat tingkat kepuasan publik yang berbeda terhadap kinerja pemerintah. Poltracking Indonesia mencatat 55,3% responden puas, sedangkan Parameter Politik Indonesia (PPI) melaporkan tingkat kepuasan sebesar 65,4%.
Baca Juga: Belanja Pemerintah pada Kuartal IV Meningkat, Ekonom Ingatkan Risiko Defisit
Namun, pengamat menilai evaluasi kinerja pemerintah tidak cukup hanya mengacu pada hasil survei. Dampak nyata program prioritas terhadap masyarakat, daya beli, dan aktivitas dunia usaha juga perlu menjadi tolok ukur.
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah mengatakan, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai menggerakkan aktivitas ekonomi melalui keterlibatan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai pemasok bahan pangan.
Meski demikian, tata kelola program tersebut masih perlu diperbaiki agar manfaatnya lebih optimal.
“Pemerintah perlu memperbaiki tata kelolanya secara menyeluruh, termasuk evaluasi. Penerima manfaat harus digali untuk mengetahui sejauh mana mereka merasakan dampak program tersebut. Sampai hari ini, hal itu belum terlihat jelas,” ujar Trubus kepada KONTAN, Selasa (20/10/2026).
Menurut Trubus, evaluasi MBG perlu melibatkan penerima manfaat secara langsung, mulai dari siswa, guru, dan orang tua siswa hingga ibu hamil dan ibu menyusui.
Baca Juga: Demo Dua Tahun Prabowo-Gibran, Mahasiswa Soroti Karhutla hingga Biaya Pendidikan
Langkah tersebut diperlukan untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan sekaligus memastikan program memberikan manfaat sesuai tujuan.
Selain MBG, Trubus menyoroti pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ia menyebut sebagian koperasi telah beroperasi dan membantu masyarakat memperoleh produk pangan dengan harga terjangkau.
Namun, masih terdapat koperasi yang bangunannya telah selesai tetapi belum memberikan layanan kepada masyarakat.
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari pembangunan fasilitas atau jumlah unit yang dibentuk.
Pemerintah juga perlu memastikan kesiapan operasional, kualitas layanan, dan manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Baca Juga: Investasi Hilirisasi Tembus Rp 1.199 Triliun dalam Dua Tahun Pemerintahan Prabowo
Daya Beli dan Peran Swasta Jadi Pekerjaan Rumah
Dari sisi ekonomi, Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal menyoroti persoalan daya beli masyarakat dan perkembangan dunia usaha.
Menurut dia, akselerasi pertumbuhan ekonomi secara statistik pada 2026 belum sepenuhnya menyelesaikan tekanan daya beli kelompok menengah bawah yang berlangsung sejak pandemi Covid-19.
“Walaupun indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi relatif cukup baik, kualitas pertumbuhan harus dilihat dari dampaknya terhadap peningkatan daya beli. Penurunan daya beli masyarakat kelas menengah bawah masih belum teratasi,” ungkap Faisal kepada KONTAN.
Faisal menilai, pemerintah perlu memberikan ruang lebih besar bagi sektor swasta agar investasi dapat tumbuh lebih seimbang dengan investasi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN).
Menurutnya, penguatan peran dunia usaha diperlukan agar pertumbuhan ekonomi tidak hanya tercermin dalam indikator makro, tetapi juga mendorong aktivitas bisnis dan memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Baca Juga: DIM RUU Migas Hampir Rampung, Pengamat Tekankan BUK Harus Kuat dan Bebas Mafia
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
