Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Era suku bunga tinggi berisiko mempersempit ruang fiskal pemerintah dalam jangka panjang.
Pasalnya, kenaikan biaya pembiayaan dapat meningkatkan beban bunga utang, terutama ketika pemerintah harus menerbitkan surat berharga negara (SBN) baru maupun melakukan pembiayaan kembali (refinancing) atas utang yang jatuh tempo.
Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menilai, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI Rate) sebesar 25 basis poin menjadi 6% pada November 2026 bukan ancaman langsung terhadap seluruh beban bunga utang pemerintah. Namun, kondisi tersebut menjadi peringatan bahwa biaya pembiayaan APBN berpotensi bertahan tinggi.
Baca Juga: Prabowo Ingin Negara Berkembang Dilibatkan Pengembangan AI, Tak Hanya Jadi Konsumen
"Jika imbal hasil SBN tetap berada jauh di atas asumsi anggaran, sementara kebutuhan defisit dan pembiayaan kembali masih besar, tekanan terhadap ruang fiskal akan semakin terasa pada 2027 dan tahun-tahun berikutnya," ujar Josua kepada Kontan, Kamis (19/11/2026).
Menurutnya, prioritas pemerintah bukan sekadar memastikan seluruh utang jatuh tempo dapat dibayar, tetapi juga juga harus menghindari kondisi ketika semakin besar pendapatan negara digunakan untuk membayar bunga utang, sementara kemampuan APBN membiayai pertumbuhan ekonomi justru semakin berkurang.
"Kenaikan imbal hasil SBN perlu dicermati karena beban bunga utang pemerintah sebenarnya sudah cukup besar," ujar Josua.
Ia mengingatkan bahwa anggaran pembayaran bunga utang pemerintah pada 2027 mencapai sekitar Rp 650,3 triliun meningkat dari perkiraan Rp 582,2 triliun pada 2026.
"Jumlah tersebut setara hampir 19% dari target pendapatan negara dan mendekati besarnya defisit APBN 2027 sebesar Rp 671,2 triliun," terangnya.
Menurut Josua, meningkatnya porsi pendapatan negara yang harus dialokasikan untuk membayar bunga utang berpotensi membatasi ruang pemerintah dalam membiayai berbagai belanja produktif, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program lainnya.
Biaya Penerbitan SBN Baru Berpotensi Meningkat
Josua menjelaskan, kenaikan BI Rate ke level 6% tidak otomatis meningkatkan bunga seluruh utang pemerintah yang sudah beredar, karena sebagian besar SBN menggunakan kupon tetap sehingga pembayaran kuponnya tidak berubah sampai jatuh tempo.
Baca Juga: Prabowo di KTT APEC: Indonesia Berjuang Keras Berantas Korupsi dan Peredaran Narkoba
Tekanan tambahan terutama muncul ketika pemerintah menerbitkan utang baru, membiayai kembali utang lama, atau memiliki instrumen utang dengan bunga mengambang.
Meski begitu Josua menyebut kenaikan imbal hasil SBN tidak otomatis mengikuti kenaikan BI Rate dengan besaran yang sama. Hal ini karena imbal hasil atau yield surat utang pemerintah juga ditentukan oleh ekspektasi inflasi, arah suku bunga global, pergerakan rupiah, permintaan investor, serta persepsi risiko fiskal Indonesia.
Josua mencatat, pada 19 November 2026, imbal hasil SBN tenor 10 tahun berada di sekitar 7,75%, meningkat sekitar 4 basis poin setelah keputusan BI. Angka tersebut sudah jauh di atas asumsi APBN 2027 sebesar 6,9%.
"Artinya, tantangan pembiayaan pemerintah sebenarnya telah muncul sebelum kenaikan suku bunga terbaru," ujar Josua.
Menurutnya, dampak kenaikan suku bunga terhadap biaya penerbitan SBN dapat tercermin relatif cepat, bahkan sejak pasar mengantisipasi keputusan BI. Namun, dampaknya akan terlihat lebih konkret pada hasil lelang SBN berikutnya.
Sebagai ilustrasi, apabila biaya pendanaan naik 25 basis poin untuk penerbitan utang baru senilai Rp 100 triliun, tambahan biaya ekonominya setara sekitar Rp 250 miliar per tahun. Jika kenaikannya mencapai 100 basis poin, tambahan biaya tersebut menjadi sekitar Rp 1 triliun per tahun.
"Artinya, dampak satu kali kenaikan BI Rate mungkin relatif terbatas, tetapi kenaikan imbal hasil yang bertahan tinggi dan berulang pada penerbitan utang dalam jumlah besar dapat secara bertahap mempersempit ruang fiskal pemerintah selama bertahun-tahun," jelas Josua.
Baca Juga: Kantor Staf Presiden Terima 596 Aduan per November 2026, Baru 169 Diselesaikan
Risiko Refinancing Utang Jatuh Tempo 2027
Selain kenaikan biaya penerbitan utang baru, Josua juga menyoroti risiko pembiayaan kembali utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2027.
Profil utang pemerintah yang jatuh tempo pada 2027 diperkirakan berada di kisaran Rp 800 triliun, meskipun jumlah akhirnya dapat berubah mengikuti penerbitan dan pengelolaan utang sepanjang 2026.
"Pemerintah harus menyediakan dana untuk melunasi utang tersebut, baik menggunakan dana kas yang tersedia maupun menerbitkan utang penganti," ujar Josua.
Ia menjelaskan, jika utang lama yang memiliki biaya pendanaan relatif rendah harus diganti dengan SBN baru berimbal hasil lebih tinggi, beban bunga pemerintah akan meningkat pada tahun-tahun berikutnya.
Sebaliknya, apabila biaya utang lama lebih tinggi daripada biaya penerbitan saat ini, pembiayaan kembali belum tentu menambah beban.
Karena itu, menurut Josua, risiko utamanya bukan semata-mata besarnya utang jatuh tempo, melainkan selisih antara biaya utang lama dan biaya pembiayaan baru, serta kemampuan pemerintah memperoleh dana pada saat pasar sedang bergejolak.
Antisipasi Menekan Biaya Utang Pemerintah
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, Josua menilai pemerintah perlu memperkuat pengelolaan kas dan utang secara aktif.
"Pemerintah perlu memanfaatkan periode ketika permintaan investor membaik untuk melakukan penerbitan lebih awal, mengatur jadwal lelang secara fleksibel, serta menggunakan pembelian kembali atau pertukaran SBN untuk meratakan profil jatuh tempo," ujar Josua.
Baca Juga: Realisasi Anggaran Kantor Staf Presiden Capai Rp 93,32 Miliar hingga November 2026
Selain itu, menurutnya diversifikasi investor juga perlu diperkuat, terutama melalui dana pensiun, asuransi, investor ritel, dan institusi domestik jangka panjang. Langkah ini diperlukan agar pembiayaan APBN tidak terlalu sensitif terhadap perubahan arus modal asing.
Selain itu, komposisi penerbitan antara tenor pendek dan panjang harus dijaga secara seimbang. Terlalu banyak menerbitkan utang jangka pendek memang dapat menekan biaya saat ini, tetapi justru meningkatkan risiko pembiayaan kembali ketika suku bunga masih tinggi.
Pemerintah juga disebut perlu berhati-hati apabila ingin memperbesar penerbitan utang valuta asing hanya karena bunganya terlihat lebih murah. Sebab, keuntungan tersebut bisa hilang akibat pelemahan rupiah.
"Yang paling penting adalah menjaga kredibilitas fiskal agar premi risiko SBN tidak terus meningkat. Caranya melalui pengendalian defisit yang konsisten, penguatan penerimaan negara, peningkatan kualitas belanja, dan penyampaian rencana pembiayaan yang transparan," ujar Josua.
Koordinasi dengan BI juga tetap diperlukan untuk menjaga likuiditas serta kelancaran pasar SBN. Namun, menurut Josua pembiayaan defisit tidak seharusnya semakin bergantung pada dukungan bank sentral karena dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai disiplin fiskal dan independensi kebijakan moneter.
Meski demikian, Josua mengingatkan bahwa kenaikan suku bunga yang berhasil menstabilkan rupiah dan memulihkan kepercayaan investor justru dapat menurunkan premi risiko. Kondisi tersebut berpotensi membantu menahan imbal hasil SBN dalam jangka menengah.
"Pada akhirnya, upaya menurunkan biaya utang tidak cukup dilakukan dengan mengatur waktu penerbitan SBN, tetapi juga harus memperbaiki persepsi investor terhadap risiko ekonomi dan fiskal Indonesia," pungkas Josua.
Baca Juga: Rupiah Melemah, Inflasi Barang Impor Berpotensi Menekan Harga Konsumen pada 2027
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News














![[Executive Education Program] Sustainable Development and ESG Leadership](https://fs-media.kontan.co.id/kstore/upload/brand_images/brand_images_23102611123400.jpeg)