Reporter: Abdul Basith | Editor: Herlina Kartika Dewi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Joko Widodo menegur perintah daerah yang hadir dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2019 lantaran masih sulitnya perizinan untuk investasi.
Masalah tersebut diungkapkan Jokowi telah berlangsung selama berpuluh-puluh tahun.
"Jengkel saya tidak bisa menyelesaikan yang sudah kelihatan," ujar Jokowi saat membuka Musrenbangnas 2019, Kamis (9/5).
Sejak awal masa pemerintahannya, Jokowi bilang banyak investor yang tertarik untuk masuk ke Indonesia. Namun, sulitnya perizinan membuat peluang tersebut gagal menetas menjadi investasi di Indonesia.
Ia bilang banyak perizinan yang muncul dari pola atau tradisi lama. Hal itu membuat dokumen yang sebelumnya bersifat rekomendasi kemudian menjadi perizinan baru bagi investor.
Selain itu, kelembagaan juga perlu untuk dibenahi sehingga tidak mempersulit dalam perizinan. Organisasi ke depan harus bersifat simpel dan fleksibel untuk menghadapi perubahan yang cepat.
"Lembaga yang tidak kita perlukan, tidak efisien, yang tidak memberikan kontribusi riil kepada negara tutup, hapus," terang Jokowi.
Terdapat dua sektor investasi yang perlu diprioritaskan oleh pemerintah. Antara lain adalah industri yang berorientasi pada ekspor serta industri yang menjadi substitusi barang impor.
Selain itu investasi terkait dengan kebutuhan juga perlu diutamakan. Ia mencontohkan sulitnya perizinan untuk investasi pembangkit listrik padahal sektor tersebut dibutuhkan oleh Indonesia.
"Saya cek ada 259 izin, siapa yang kuat, kalau dikoperin bisa 10 koper itu izinnya," jelas Jokowi.
Oleh karena itu ia menegaskan agar pemerintah terus mempermudah izin bagi sektor-sektor tersebut. Jokowi bilang bila ada investor dari sektor tersebut datang, pemerintah harus tutup mata dan berikan izin.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
