Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Yudho Winarto
JAKARTA. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh gini ratio per Maret 2017 sebesar 0,393. Angka itu turun tipis 0,001 poin dibanding September 2016 yang sebesar 0,394 dan turun tipis 0,004 poin dibanding Maret 2016.
Kepala BPS Suhariyanto mengatakan, tingkat ketimpangan selama enam bulan bahkan setahun belakangan relatif stagnan, nyaris tidak mengalami perubahan. "Satu hal menjadi catatan, upaya menurunkan ketimpangan tidak mudah karena membutuhkan roadmap jangka panjang," kata dia, Senin (17/7).
Catatan BPS pada Maret 2017, berdasarkan tiga kelompok masyarakat berdasarkan pengukuran World Bank, persentase pengeluaran pada 40% terbawah adalah sebesar 17,12%. Angka itu naik tipis dibanding September dan Maret tahun lalu yang masing-masing sebesar 17,11% dan 17,02%.
Persentase pengeluaran pada 40% menengah adalah sebesar 26,47%, naik dibanding September dan Maret tahun lalu yang masing-masing sebesar 36,33% dan 36,09%. Kenaikan pada kelompok ini lebih baik dibanding pada kelompok 40% terbawah.
Sementara persentase pengeluaran pada 20% teratas 46,41%, justru menurun dari posisi September dan Maret 2016 yang masing-masing sebesar 46,56% dan 46,89%.
Berdasarkan wilayahnya, gini ratio di perkotaan pada Maret 2017 sebesar 0,407. Sedangkan gini ratio di wilayah pedesaan pada Maret 2017 sebesar 0,320, lebih rendah dari perkotaan.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS Sairi Hasbullah mengatakan, pengeluaran kelompok masyarakat 20% teratas yang turun dan kenaikan pengeluaran kelompok 40% terbawah yang melambat, menyebabkan penurunan gini ratio tidak signifikan.
"Kenaikan (pengeluaran) mereka (40% menengah) 3%. Tetapi di kelompok kaya kenaikan itu di bawah 2%, di kelompok miskin 2%-3%. Akibatnya apa? tidak bergerak ketimpangan kit karena orang kaya memang turun, tapi masyarakat kelas menengah naik," kata Sairi.
Demikian juga dengan gini ratio di perkotaan yang lebih tinggi dibandingkan dengan di pedesaan. Hal itu terjadi lantaran kenaikan pengeluaran masyarakat 40% menengah. Tetapi kenaikannya belum terlalu cepat.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listiyanto berpendapat, penurunan gini ratio yang cukup efektif, yaitu melalui peningkatan efektivitas kebijakan di sektor pertanian. Sebab, masyarakat kelas terbawah mayoritas berada di sektor tersebut.
"Dan juga karena anggaran trennya naik tetapi ketimpangan stagnan," kata Eko.
Di sisi lain, strategi penciptaan lapangan pekerjaan juga harus diprioritaskan. Terutama di sektor industri yang banyak menyerap tenaga kerja. Program padat karya juga perlu diperbanyak. Hal ini juga untuk mengurangi jumlah penduduk miskin di dalam negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
