kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.443.000   13.000   0,91%
  • USD/IDR 15.155   87,00   0,57%
  • IDX 7.743   -162,39   -2,05%
  • KOMPAS100 1.193   -15,01   -1,24%
  • LQ45 973   -6,48   -0,66%
  • ISSI 227   -2,76   -1,20%
  • IDX30 497   -3,22   -0,64%
  • IDXHIDIV20 600   -2,04   -0,34%
  • IDX80 136   -0,80   -0,58%
  • IDXV30 141   0,18   0,13%
  • IDXQ30 166   -0,60   -0,36%

BPN serahkan 9 sertifikat tanah hak pakai ke TNI AD


Kamis, 13 Agustus 2020 / 10:28 WIB
BPN serahkan 9 sertifikat tanah hak pakai ke TNI AD
ILUSTRASI. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Sofyan Djalil menjawab pertanyaan saat wawancara khusus dengan Tribunnews.com di Kantor Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Kamis (27/2/2020). TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN


Reporter: Yudho Winarto | Editor: Yudho Winarto

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. TNI Angkatan Darat menerima sembilan sertifikat tanah Hak Pakai dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Sofyan  A Djalil, di Markas Komando Daerah Militer (Kodam) IV Diponegoro, Kabupaten Semarang.

Dari sembilan sertifikat yang diserahkan, lima di antaranya berasal dari tanah Urutsewu dan merupakan hasil penyelesaian sengketa pertanahan.

Sedangkan empat sertifikat lainnya adalah hibah dari Pemerintah Kabupaten Kebumen. Sofyan mengatakan, seluruhnya merupakan sertifikat Hak Pakai tas nama Pemerintah RI cq. Kementerian Pertahanan RI.

Baca Juga: Pembentukan bank tanah penting untuk memudahkan pengadaan lahan

Penyerahan sertifikat ini merupakan langkah awal penyelesaian sengketa tanag terutama di wilayah Jawa Tengah.

Menurutnya, penyerahan tersebut juga merupakan bukti sengketa tanah di Urutsewu dapat diselesaikan.

"Saya katakan ini bisa jadi role model penyelesaian sengketa tanah antara TNI dengan masyarakat. Kita berhasil pecah telur dan harapannya banyak yang bisa kita selesaikan ke depannya," kata Sofyan melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (12/8/2020).

Keberadaan sertifikat tanah, menurut Sofyan tidak hanya memberikan kepastian hukum atas lahan yang dimiliki, namun juga memberikan akses ke perbankan. Hal ini dapat dicapai jika tanah yang dimiliki masyarakat telah bersertifikat.

"Menurut data Bank Dunia tahun 2018, financial inclusion Indonesia baru 38%. Melalui penyertipikatan tanah-tanah milik masyarakat, mereka dapat meningkatkan perekonomian dengan adanya akses ke perbankan," ucap dia.

Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimun menuturkan, kepemilikan sertifikat tanah dapat memberikan akses ke perbankan. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh modal untuk memulai usaha.

Baca Juga: Butuh dukungan pemerintah agar petani sawit dapat memiliki sertifikat ISPO

"Program pendaftaran tanah ini dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan membantu perekonomian Jawa Tengah," kata Taj Yasin.

Sofyan menambahkan, melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ( PTSL) Kementerian ATR/BPN mengklaim mampu mendaftarkan kurang lebih 25 juta bidang tanah selama tiga tahun. Pada tahun ini, target pendaftaran tanah meningkat menjadi 10 juta bidang tanah. (Rosiana Haryanti)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "TNI AD Terima 9 Sertifikat Tanah Hak Pakai ",

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Supply Chain Management on Distribution Planning (SCMDP) Supply Chain Management Principles (SCMP)

[X]
×