Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Wahyu T.Rahmawati
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengawal akuntabilitas keuangan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur. Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Energi dan Sumber Daya Alam, Ilham Nurhidayat menyampaikan, pembangunan IKN akan dilaksanakan secara bertahap.
Pengawasan yang dilakukan meliputi perencanaan, progres pembangunan hingga selesainya pembangunan tersebut. Ilham mengatakan, pengawasan yang dilakukan BPKP dalam rangka evaluasi sisi perencanaan setidaknya mencakup beberapa aspek, dari sisi kebijakan dan kelembagaan.
Kemudian BPKP melihat pentingnya akuntabilitas progres pembangunan, termasuk keberlanjutan pembiayaan. Sebab, anggaran pembangunan IKN berasal dari APBN, Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.
Baca Juga: Dana Rp 15,8 Miliar Untuk Bangun Transportasi IKN
Selain itu, BPKP memetakan mitigasi risiko terkait pembangunan IKN. Serta mengawal akuntabilitas keuangan pelaksanaan KPBU dalam pembangunan IKN kedepannya.
"Ini kerja besar, perlu kita mitigasi risikonya," ujar Ilham, Rabu (1/2).
Sebelumnya, Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan, progres rata-rata pembangunan IKN saat ini telah mencapai sekitar 12%. Progres tersebut didapat dari rata-rata proyek yang sudah dikerjakan. Misalnya progres Bendungan Sepaku Semoi sudah mencapai 82%, ada proyek pekerjaan yang baru mencapai 3%, dan lainnya.
“Berdasarkan rencana ada sembilan wilayah pertumbuhan. Sekarang kita berada di tahapan awal yaitu 2020-2024 berbicaranya mengenai infrastruktur dasar,” kata Danis.
Baca Juga: IMF Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia pada 2023, Ini Kata Ekonom
Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, akan ada proyek IKN yang akan ditender. Dia menyebut, belum ada lelang proyek IKN dengan skema KPBU dalam waktu dekat.
"Semua nilainya ada Rp 23,7 triliun, itu untuk 30-an paket," ujar Basuki ditemui usai rapat kerja dengan Komisi V DPR di Kompleks Parlemen, Selasa (17/1).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
