Reporter: Martina Prianti |
JAKARTA. Sikap pemerintah untuk menghentikan pemekaran daerah untuk sementara waktu, nampaknya ada benarnya. Pasalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menganggap 203 daerah yang dimekarkan selama 1999 sampai 2008 tidak mengarah pada pembentukan otonomi daerah yang ideal.
Alasannya, lembaga tinggi negara yang berhak mengaudit keuangan pemerintah dan lembaga tinggi negara lainnya ini tidak menemukan adanya grand design pemekaran daerah yang jelas. "Temuan ini berdasarkan pemeriksaan kinerja atas proses administrasi pemekaran daerah atau pembentukan daerah otonomi baru," kata Anwar, Selasa (21/4).
Menurut Anwar, BPK mengingatkan kalau secara umum hasil pemeriksaan kinerja yang dilakukan BPK menunjukkan tidak terpenuhinya standar pelayanan minimum dan tidak tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. Khusunya dari aspek pelayanan dan administrasi yang menyangkut hajat hidup orang banyak tidak sesuai.
Dia melanjutkan, pembentukan daerah otonomi baru yang kadang diusung dari inisiatif DPR sering kali mengabaikan ketentuan proses. Proses tersebut termasuk di dalamnya kesiapan daerah untuk mandiri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
