/2017/09/08/1299339832.jpg "BPJT: Otomatisasi jalan tol tak berdampak PHK")
Reporter: Ramadhani Prihatini | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - Keputusan penyelenggaraan transaksi non tunai di jalan tol pada 31 Oktober 2017 membawa tanda tanya kemana pengalihan tenaga kerja di zaman otomatisasi ini. Tenaga kerja dengan keterampilan yang kurang dikhawatirkan akan tergeser dengan kinerja mesin otomatis yang kian canggih.
Namun kekhawatiran tentang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang mengancam penjaga gerbang tol ditampik oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Kepala BPJT, Herry Trisaputra Zuna menegaskan tidak ada PHK untuk penjaga gerbang tol.
Herry menyatakan seluruh badan usaha jalan tol ditugaskan mengalihkan para pekerja lapangan tersebut pada fungsi bidang lainnya. Menurutnya badan usaha wajib memberikan pembekalan kerja sebelum mengalihfungsikan.
"Bahwa prose penyelenggaraan non tunai ini tidak akan menimbulkan PHK, itu jaminan dari pemerintah," ujarnya, Jumat (8/9).
Direktur SDM dan Umum PT Jasa Marga Persero, Tbk, Kus Hartanto Koeswiranto bilang pihaknya tengah melakukan pelatihan teknologi kepada tenaga kerja kurang terampil di perusahaan ini. Dirinya mengakui perkembangan teknologi membawa perubahan pada bisnis proses di perusahaan dengan kode Bursa Efek Indonesia (BEI) JSMR ini.
"Bisnis proses yang semula dilakukan dengan manual, sekarang dengan otomatisasi tentunya kawan-kawan (pekerja) kami ajarkan. Ini perlu dijaga agar tidak menimbulkan gejolak," ujar Kus Hartanto.
Dirinya menyatakan nasib ribuan karyawan lapangan JSMR dipastikan mulai dipetakan untuk mengisi fungsi pekerjaan yang lain dan yang berada tetap di lapangan. Menurutnya, meski gerbang tol non tunai menggunakan teknologi, namun dipastikan tetap memerlukan bantuan manusia.
"Jadi ini tantang bagi bisnis kami, bagaimana mereka (pekerja) memiliki keterampilan baru karena bisnis proses yang baru," jelasnya.
Kus Hartanto menyatakan tidak ada pengurangan karyawan penjaga gerbang tol pada JSMR. Menurutnya, pihaknya berusaha mempertahankan karyawan JSMR yang keseluruhan berjumlah 10.000 orang.
"Kami sesuai arahan pemerintah, berusaha agar hal itu (PHK) tidak terjadi," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
