Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) menggandeng Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) membahas upaya pengentasan kemiskinan di pedesaan.
Kepala BP Taski Budiman Sudjatmiko mengatakan, telah menerima aspirasi dari Apdesi. Antara lain mengenai masalah pendataan orang miskin yang tidak melibatkan kepala desa atau pemerintah desa.
"Ini aspirasi-aspirasi yang memang menjadi perhatian pak presiden, kenapa badan dibentuk adalah untuk membantu mem-backup kementerian-kementerian supaya di dalam penyaluran bantuan sosial, program-program apapun tepat sasaranya," ujar Budiman di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jumat (8/11).
Kemudian, ada juga persoalan yang disampaikan yang bukan kewenangan BP Taskin yakni masalah batas desa. Hal itu nantinya akan disampaikan ke kementerian terkait.
Baca Juga: Pekerjaan Sektor Formal Minim, Pekerja Informal Mendominasi di Indonesia
Apdesi juga mengusulkan agar ada listrik, ada satu dokter satu desa, serta satu desa satu industri. Ada juga aspirasi dalam program makan bergizi gratis melibatkan badan usaha milik desa (bumdes)
Yakni agar bumdes yang menjadi salah satu supplier bahan mentah penyediaan program makan bergizi gratis.
Aspirasi-aspirasi tersebut nantinya akan disampaikan kepada presiden dan dibahas bersama kementerian/lembaga.
"Tentu saja kemiskinan bukan cuma di desa, di kota, tentu saja ada kelompok-kelompok lain yang bisa kita ajak bekerja sama nanti," ucap Budiman.
Nanik Sudaryati Deyang, Wakil I BP Taskin menambahkan, kemiskinan ekstrem juga menjadi perhatian BP Taskin. Ia bersyukur pemerintahan Jokowi - Ma'ruf telah menekan angka kemiskinan ekstrem menjadi 0,8%.
Meski begitu pemerintah ke depan juga akan memberi perhatian pada kelompok masyarakat rentan miskin dan kelompok masyarakat menengah yang bisa jatuh ke arah miskin.
"Ini menjadi tugas kami dari Badan Pengentasan Kemiskinan, BP Taskin untuk mensinkronisasi dengan kementerian-kementerian terkait yang menyelenggarakan program pengentasan kemiskinan," kata Nanik.
Baca Juga: Pertumbuhan Ekonomi RI Melambat, Ekonom Sarankan Pemerintah Pikirkan Ulang Target 8%
Ketua Umum Apdesi Sutarwijaya berharap usulan Apdesi dapat direalisasikan. Termasuk usulan masuknya listrik dan sinyal telekomunikasi ke daerah pedalaman.
Berdasarkan data BPS, persentase penduduk miskin per Maret 2024 adalah 9,03% atau 25,22 juta orang.
Persentase penduduk miskin perkotaan pada Maret 2024 sebesar 7,09%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 7,29%.
Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada Maret 2024 sebesar 11,79%, menurun dibandingkan Maret 2023 yang sebesar 12,22%.
Baca Juga: Daya Beli Masyarakat Lesu, Kemenkeu Sebut Sudah Keluarkan Sejumlah Kebijakan
Dibanding Maret 2023, jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,1 juta orang (dari 11,74 juta orang pada Maret 2023 menjadi 11,64 juta orang pada Maret 2024).
Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,58 juta orang (dari 14,16 juta orang pada Maret 2023 menjadi 13,58 juta orang pada Maret 2024).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
