Reporter: Noverius Laoli | Editor: Cipta Wahyana
JAKARTA. Catat baik-baik. Wakil Presiden (wapres) Boediono menyatakan siap memperjuangkan aspirasi masyarakat di daerah yang sering kesulitan mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM), baik BBM bersubsidi maupun non subsidi.
Sejatinya, masyarakat daerah sudah terbiasa dengan harga BBM yang mahal, tapi masalahnya, di daerah BBM sering langkah karena jalur distribusi memang sulit. Karena itu, Boediono berjanji akan memperjuangkan aspirasi daerah untuk memiliki Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) bergerak (mobile) atau pun SPBU mini.
Pernyataan tersebut disampaikan Wapres saat mendengarkan keluhan para kepala daerah di Kalimantan Tengah. Boediono menangkap bahwa masyarkat di daerah lebih khawatir pada ketersediaan BBM ketimbang harga. "Masalah ketersediaan itu yang lebih penting, seperti masalah jaringan untuk membawa BBM sampai ke pedalaman harus dilakukan dan harus ada penambahan SPBU mini atau SPBU bergerak. Ini akan menjadi masukan. Saya kira, memperluas jaringan untuk BBM amat penting dan mendesak," ujar Boediono saat berbicara dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah di Aula Gubernur, Jumat (19/4).
Wapres menuturkan, volume BBM subsidi sudah dipatok oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) setiap tahunnya dalam anggaran negara. Jumlah ini harus diamankan karena terkait dengan keuangan negara. Tapi untuk yang tak disubsidi, yang harganya jauh lebih mahal, berapa pun yang dibutuhkan harus disediakan. Banyak daerah seperti Kalimantan Tengah ini. Masalah mereka bukan di kuota, tapi jaringan SPBU hingga ke masyarakat lokal.
Mengembangkan jaringan itu, lanjut Wapres, mungkin, tak masuk dalam hitung-hitungan komersial. Namun bila pemerintah daerah memberikan sejumlah insentif khusus, hal itu bisa diperhitungkan. Wapres juga menyambut usul Gubernur Kalimantan Teras Narang agar disediakan SPBU bergerak atau SPBU kecil yang bisa leluasa bergerak sampai ke pelosok wilayah. Ini penting mengingat luas Kalimantan Tengah mencapai 1,5 kali pulau Jawa.
Dalam kunjungannya ini, Boediono didampingi oleh sang istri, Herawati Boediono. Hadir juga Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M. Nuh, Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Kuntoro Mangkusubroto, Wakil Menteri Pekerjaan Umum Hermanto Dardak dan sejumlah pejabat eselon satu yang mewakili Kementerian Kehutanan, Kementerian Tenaga Kerja,dan Kementerian Kesehatan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
