Reporter: Fahriyadi | Editor: Asnil Amri
JAKARTA. Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Jumhur Hidayat mengeluhkan minimnya anggaran dalam melakukan penanggulangan dan memerangi maraknya aksi penyelundupan orang dimana para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang menjadi korban.
Menurutnya untuk memberantas penyelundupan orang perlu anggaran yang tidak sedikit. Pasalnya, banyak hal yang perlu dilakukan untuk pencegahan mulai dari razia hingga penertiban. Namun demikian hal tersebut sulit dilakukan jika anggaran yang ada sangat minim.
"Kalau mau perang lawan penyelundupan orang secara total, setidaknya dibutuhkan anggaran sebesar miliaran rupiah setiap tahunnya," jelas Jumhur dalam siaran pers yang diterima KONTAN, Sabtu (7/12).
Jumhur bilang dana tersebut bisa digunakan untuk razia, pendataan, penampungan, sampai pemulangan kembali para korban. Ia biang, alokasi saat ini relatif kecil ketimbang harkat dan martabat bangsa yang dipertaruhkan jika kasus penyelundupan orang yang melibatkan TKI.
"Jujur saja, anggaran untuk sektor TKI saat ini tidak manusiawi. Bahkan bisa dibilang sangat minim. Anda bisa bayangkan itu. Padahal mereka (TKI) merupakan penghasil devisa negara," kata Jumhur.
Selain itu, subsidi yang diberikan bagi para TKI misalnya kesehatan dan sejenisnya tidak ada sama sekali atau kalaupun ada nilainya tidak masuk akal
Kendati begitu, Jumhur tetap menilai bahwa Presiden tetap berkomitmen untuk memberantas penyelundupan TKI ini, namun pada tingkatan dibawahnya yang kurang mengapreasiasinya.
Ia menyebutkan, salah satunya adalah, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dinilainya kerap mengganjal sisi pendanaan untuk melindungi TKI ini.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
