Sumber: TribunNews.com | Editor: Uji Agung Santosa
JAKARTA. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani mengatakan pihaknya segera akan memulai proses integrasi layanan perizinan di PTSP pusat dan daerah.
Sepanjang tahun 2015, BKPM menargetkan adanya integrasi di 144 PTSP daerah yang terdiri dari 24 provinsi, 94 kabupaten, 20 kota, 5 kawasan ekonomi khusus (KEK), dan 1 kawasan perdagangan bebas pelabuhan bebas (KPBPB).
Franky mengatakan saat ini masih dalam proses menentukan provinsi, kabupaten dan kota yang akan menjadi target integrasi PTSP tahun 2015. Tapi setidaknya komposisi provinsi, kabupaten dan kota yang menjadi fokus 2015 sudah terlihat.
Dalam menentukan daerah, BKPM akan melihat berdasar banyaknya investasi terhambat yang sedang difasilitasi oleh BKPM (debottlenecking), dan kondisi existing PTSP di daerah. "Dengan demikian, dampak nyata PTSP dalam mempercepat investasi di daerah akan terlihat,” ujar Franky, dalam keterangannya, Jumat (20/2/2015).
Franky juga menambahkan BKPM dalam proses integrasi PTSP pusat dan daerah juga mempertimbangkan dua inisiatif BKPM untuk mengembangkan industri padat karya dan percepatan investasi di Papua. “Pembentukan PTSP di Papua dan integrasinya dengan PTSP Pusat merupakan bagian upaya percepatan investasi di wilayah tersebut,”tambah Franky.
Menurut data BKPM hingga 18 Februari 2015, untuk Provinsi Papua sudah terdapat 8 PTSP yang sudah terbentuk yaitu 1 provinsi, 1 Kota dan 6 Kabupaten. Masih terdapat 22 Kabupaten lainnya belum membentuk PTSP. Untuk Provinsi Papua Barat, baru ada 3 PTSP yang sudah terbentuk, yaitu masing-masing 1 di Provinsi, 1 Kabupaten dan 1 Kota. Masih terdapat 11 Kabupaten/Kota lainnya yang belum membentuk PTSP.(Adiatmaputra Fajar Pratama)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News