Reporter: Adinda Ade Mustami | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) telah membantu investor yang kesulitan merealisasikan penanaman modal (debottlenecking). Sejak awal tahun, BKPM menyelesaikan persoalan investasi yang dihadapi oleh 22 perusahaan.
Mengingatkan saja, awal tahun ini BKPM merilis sebanyak 88 perusahaan kesulitan merealisasikan investasi. Perusahaan-perusahaan sudah berkomitmen menanamkan modalnya senilai Rp 230 triliun, tapi mereka terhambat berbagai persoalan di lapangan. Mulai dari masalah perizinan, masalah perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan lahan, permasalahan seputar ekspor raw materials, terkait tenaga kerja, pengenaan anti dumping, dan masalah lain-lain.
Nah, sejak awal tahun ini BKPM sudah membentuk tim khusus yang bertugas membantu realisasi komitmen investasi. Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BKPM Azhar Lubis mengatakan, 22 perusahaan yang sudah terbantu paling banyak berasal dari sektor perdagangan, sektor pertambangan, dan industri pengolahan logam. Sebanyak tiga perusahaan berasal dari sektor listrik, gas, dan air, serta dua perusahaan masing-masing dari sektor logam dasar, barang logam, mesin dan elektronika serta sektor pariwisata. Sisanya, masing-masing satu perusahaan di sektor gula dan pengolahannya, sektor industri kimia dasar, barang kimia, dan farmasi, sektor perkebunan.
"Nilai investasi dari 22 perusahaan yang sudah diselesaikan mencapai Rp 99 triliun," kata Azhar, tanpa merinci identitas perusahaan, Selasa (12/5).
Azhar memastikan, sebanyak 30% atau tujuh perusahaan akan merealisasikan investasinya pada tahun ini. Dengan demikian, investor tersebut akan mengoperasikan perusahaan dan mulai membangun pabrik senilai Rp 33 triliun. Sedangkan sebanyak 66 perusahaan sisa masih menghadapi masalah, akan ditangani bertahap.
Menurut Azhar, 48 perusahaan telah memiliki izin prinsip, sedangkan 19 perusahaan belum. Azhar meyakini program debottlenecking ini akan membantu mendongkrak realisasi investasi kuartal II 2015 hingga sebesar Rp 128 triliun. Nilai investasi di kuartal I lalu sebesar Rp 124 triliun.
Ekonom Universitas Katolik Atmajaya A Prasetyantoko berpendapat, pemerintah tak bisa lagi mengandalkan investasi di sektor tambang dan perkebunan karena harga jual komoditi ini dalam keadaan anjlok. Agar lebih menggerakan ekonomi, pemerintah harus mendorong investasi di sektor manufaktur yang saat ini mulai bangkit.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
