Reporter: Dea Chadiza Syafina | Editor: Edy Can
JAKARTA. Badan Kehormatan (BK) Dewan Perwakilan Rakyat akan kembali memanggil Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan, Rabu (21/11) mendatang. Pemanggilan ini terkait revisi nama anggota DPR yang diduga memeras atau meminta jatah dari BUMN.
Kepala BK DPR M. Prakosa menerangkan, pemanggilan Dahlan terkait revisi inisial nama-nama anggota DPR. Sebelumnya, saat pertama kali memenuhi undangan BK DPR, Dahlan menyerahkan dua inisial nama anggota DPR yang diduga memeras BUMN.
Kemudian, Dahlan menyerahkan lagi lima inisial anggota DPR yang diduga turut terkait praktik ini. Tapi setelah itu, mantan Direktur Utama PLN ini kemudian merevisi inisial anggota DPR tersebut.
Dahlan mengurangi dua dari tujuh inisial anggota DPR yang telah diserahkan kepada BK DPR. Sehingga, saat ini BK DPR memegang lima inisial nama yang disampaikan Dahlan terkait dugaan pemerasan dan permintaan jatah dari BUMN.
BK DPR juga akan memanggil tiga direksi BUMN yang menyatakan telah diperas oleh anggota DPR. Menurut Prakosa, keterangan direksi BUMN sebagai klarifikasi atas apa yang disampaikan Dahlan. "Karena yang disampaikan itu hanya data sekunder. Bukan dia sendiri yang mengalami, tetapi hanya direksinya," kata Prakosa, Senin (19/11).
Sebelumnya, saat dipanggil panggilan BK DPR pada Senin (5/11) lalu, Dahlan Iskan menyerahkan dua nama anggota dewan yang diduga memeras BUMN. Kedua nama itu yakni Idris Laena dari Fraksi Partai Golkar dan Sumaryoto dari Fraksi PDI-Perjuangan. Idris diduga meminta jatah ke PT PAL dan PT Garam. Sementara Sumaryoto diduga meminta jatah ke PT Merpati Nusantara Airlines.
Praktek pemerasan diduga dilakukan terkait penyertaan modal negara (PMN). Selain dua nama itu, Direktur Utama Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) Ismed Hasan Putro juga menyerahkan nama Idris Sugeng yang disebut meminta jatah 2.000 ton gula. Para politisi Senayan yang disebutkan itu telah membantah keterangan Dahlan dan Ismed.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
