Bila Harga Minyak Makin Mendidih, Pemerintah Masih Punya Ruang Tingkatkan Subsidi

Reporter: Bidara Pink | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ketegangan geopolitik di dunia internasional yang makin memanas, menjadi salah satu faktor yang mendorong kenaikan harga minyak dunia. 

Dari catatan Badan Pusat Statistik (BPS), karena kenaikan harga minyak global, pemerintah kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. 

Seperti, BBM jenis Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex, yang naik di kisaran 4% hingga 6%. 

Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro mengingatkan, risiko kenaikan harga minyak belum berhenti sampai di sini. Risiko masih ada, dengan asumsi perang makin berlarut. 

Baca Juga: Badan Usaha Niaga Migas Ramai-ramai Turunkan Harga BBM Non Subsidi

Ia memberikan skenario terburuk, yaitu eskalasi perang terus meningkat dan melibatkan negara-negara produsen minyak besar. 

"Maka, ini akan berpotensi menaikkan harga minyak dunia hingga berada di atas asumsi yang ditetapkan dalam APBN 2023," terang Andry kepada Kontan.co.id, Rabu (1/11). 

Bila ini terjadi, ada dua opsi yang bisa diambil pemerintah. 

Pertama, menaikkan alokasi subsidi dan kompensasi energi kepada badan usaha milik negara (BUMN) terkait. Kedua, kembali menyesuaikan harga BBM dalam negeri. 

Baca Juga: Konsumsi Pertalite Capai 75% Hingga Oktober 2023

Nah, dengan melihat kondisi APBN yang masih surplus Rp 67,7 triliun per akhir September 2023, Andry melihat sebenarnya pemerintah masih memiliki ruang untuk menyerap guncangan tersebut lewat skema subsidi atau kompensasi. 

Lebih lanjut, dengan perkembangan tersebut, Andry tetap yakin inflasi akan berada di kisaran sasaran 2% YoY hingga 4% YoY. 

Dari perhitungannya, inflasi pada tahun ini akan berada di kisaran 3% YoY. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News