Reporter: Astri Kharina Bangun |
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) melihat sistem yang terintegrasi terkait protokoler manajemen krisis (ekonomi) secara nasional belum tersedia di Indonesia. Masing-masing institusi berdiri sendiri.
"Langkah penanganan tidak bisa dari sisi moneter atau perbankan saja. Melainkan juga dari sisi kebijakan fiskal dan struktural," ujar Direktur Riset Ekonomi dan Kebijakan Moneter Bank Indonesia Perry Warjiyo, Senin (19/9).
Ia memaparkan, dampak krisis ekonomi dan keuangan AS maupun Eropa memang belum terasa sepenuhnya terhadap ekonomi Indonesia. Dampak yang paling terasa saat ini lebih ke pasar saham. Dampak di pasar obligasi masih terbatas. Sementara di pasar uang belum terlihat lantaran ekses likuiditas yang besar di pasar uang domestik.
BI menilai, perubahan strategi dan kebijakan ekonomi perlu dirumuskan sebagai langkah antisipasi. Pasalnya, Indonesia tak luput dari potensi dampak krisis.
Pertama, dari segi ekonomi, asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa lebih rendah dari perkiraan semula lantaran asumsi pertumbuhan ekonomi global diperkirakan juga melambat.
"Perkiraan 2012, kalau pertumbuhan ekonomi dunia turun dari 4,5 ke 4%, maka pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun dari 6,7% ke 6%," kata Perry.
Kedua, gejolak pasar keuangan jangka pendek akan berulang. Arus modal asing masuk ke Indonesia akan tetap berlanjut, meski lebih berfluktuasi.
"Karenanya, strategi ekonomi kita haru diubah reorientasinya. Dari outward (luar negeri) ke inward (dalam negeri). Naikan invetasi ke dalam negeri, bisa lewat penanaman modal asing. Infrastruktur dan perdagangan menjadi sangat penting," papar Perry.
Perubahan strategi tersebut bakal berimbas pada kebijakan-kebijakan ekonomi yang dikeluarkan. Pertama, dari segi moneter, seperti reorientasi suku bunga, nilai tukar, devisa dan kredit perbankan untuk mendorong pertumbuhan. Sambil tetap menjaga stabilisasi harga dan nilai tukar rupiah.
Kedua, dari sisi fiskal, stimulus pertumbuhan perlu diberikan. Misalnya melalui peningkatan absorpsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta efisiensi dan penciptaan ruang fiskal.
Ketiga, dari sisi struktural segera dilakukan percepatan infrastruktur dan investasi, penetrasi pasar dan kerjasama perdagangan, serta kebijakan industri yang mendukung.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
