kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.711.000   2.000   0,07%
  • USD/IDR 17.818   -194,00   -1,08%
  • IDX 6.008   121,62   2,07%
  • KOMPAS100 794   18,85   2,43%
  • LQ45 597   10,61   1,81%
  • ISSI 206   5,10   2,54%
  • IDX30 339   4,60   1,38%
  • IDXHIDIV20 418   3,54   0,86%
  • IDX80 90   1,96   2,24%
  • IDXV30 113   2,76   2,50%
  • IDXQ30 109   1,12   1,03%

BI: Pemerintah harus ambil kebijakan BBM


Jumat, 15 Maret 2013 / 19:20 WIB
ILUSTRASI. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menyebut pentingnya skrining berupa tes PCR sebelum bepergian dengan pesawat terbang.


Reporter: Annisa Aninditya Wibawa | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Bank Indonesia (BI) menyatakan, bila tidak ada langkah-langkah dari pemerintah, defisit neraca BBM bisa lebih tinggi. Ini karena realisasi volume Bahan Bakar Minyak (BBM) tahun ini diprediksi akan lebih tinggi daripada yang dianggarkan.

Tahun 2012 saja, volume BBM memiliki perbedaan 4 juta kiloliter dibanding tahun sebelumnya. Pada Februari tahun ini, volume realisasi minyak Pertamina sudah naik 10% lebih.

Pada 2013, volume BBM yang dianggarkan negara yakni 46 juta kiloliter. "Bila referensi kelebihannya 4 juta, barangkali tahun ini bisa 49 juta atau 50 juta kiloliter," ucap Deputi Gubernur BI yang baru saja terpilih Perry Warjiyo, Jumat, (15/3).

Untuk pengaruh hal tersebut terhadap inflasi, Perry mengaku ini merupakan pembicaraan di pemerintah. "Kita tunggu saja bagaimana skenario dari pemerintah. Dari dulu kan pembatasan dan kenaikan BBM sudah sering didiskusikan," ujarnya.

Saat ini, BI sedang menunggu kebijakan yang akan ditempuh pemerintah untuk mengatasi persoalan BBM. Ia menilai, bila yang direncanakan adalah pembatasan subsidi, maka dampak inflasi tidak akan sebesar kenaikan BBM.

Dikatakan Perry bahwa tahun lalu saja, pajak pengapalan atau Freight on Board (FOB) nominalnya mencapai sekitar US$ 5,2 miliar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU

[X]
×