Reporter: Ghina Ghaliya Quddus | Editor: Dessy Rosalina
JAKARTA. Bank Indonesia (BI) dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan kerjasama untuk mengurangi ketimpangan di Indonesia dengan mengembangkan ekonomi syariah sebagai pilar perekonomian nasional.
Kesenjangan sosial, menurut BI dan MUI bisa ditekan dengan sistem ekonomi syariah yang menjunjung keadilan dan keseimbangan.
Gubernur BI Agus DW Martowardojo mengatakan, ekonomi syariah dilengkapi dengan mekanisme distribusi harta kepada masyarakat miskin serta dorongan partisipasi masyarakat untuk berkontribusi bagi kepentingan publik sehingga bersifat inklusif.
Hal ini tampak dari Indeks Gini Indonesia yang masih tercatat sebesar 0,394 di penghujung 2016,meskipun sudah sedikit membaik dari Indeks Gini di awal 2016 yang mencapai 0,397.
“Untuk menjawab permasalah tersebut, dibutuhkan suatu sistem ekonomi yang inklusif. Kami meyakini, suatu sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai syariah akan menjadi salah satu jawaban yang tepat,” kata Agus di Gedung BI, Jakarta, Senin (24/7).
Sementara menurut Ketua MUI Maa'ruf Amin, sukuk Indonesia saat ini sudah terbesar di dunia, bahkan di atas Uni Emirat Arab, Abu Dhabi, dan Malaysia. Selain sukuk, MUI ingin agar pasar modal dan lembaga keuangan serta industri syariah juga membesar. Dirinya berharap, ekonomi syariah menjadi pilar arus baru ekonomi Indonesia.
"Arus baru ini awalnya ada di kongres ekonomi umat, ini harus dikuatkan. Kalau umat lemah berarti bangsa lemah. Penguatan ini sekaligus menghilangkan kesenjangan. Kami melihat di masa lalu kebijakannya top-down, tapi ternyata tidak menetes ke bawah sehingga ada kesenjangan," kata dia.
Dengan demikian ekonomi menurut dia perlu didukung kebijakan untuk menguatkan kelompok yang lemah. Dirinya menyatakan, ide tersebut juga sudah mendapat sambutan dari Presiden Jokowi.
Presiden sendiri juga mendukung dengan menjadi kepala Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang akan melibatkan kementerian terkait.
Menurut Ma'aruf, Presiden Jokowi menyampaikan gagasan-gagasannya terkait program ini, yaitu dengan rencana redistribusi aset pemerintah sebanyak 12,7 juta hektar dan juga mendorong kemitraan pengusaha besar dan pengusaha kecil.
"Bersama BI, kami akan buat rumusan-rumusan yang akan jadi arah kebijakan bersama," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
