Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyebut, penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) kementeriannya sesuai dengan tema RKP tahun 2021 yakni mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial.
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi nasional, pemerintah menekankan kepada seluruh kementerian/lembaga agar kebijakan pembangunan infrastruktur difokuskan kepada beberapa hal.
Baca Juga: Resesi di depan mata, Sri Mulyani sebut ekonomi kuartal III-2020 tumbuh negatif
Pertama, memprioritaskan kegiatan infrastruktur yang mendukung pemulihan sektor riil seperti sektor industri, pariwisata, dan investasi serta mendukung penguatan kesehatan masyarakat. Kedua, optimalisasi kegiatan yang menggunakan metode padat karya.
Ketiga, prioritas proyek infrastruktur yang dibiayai melalui belanja kementerian/lembaga diantaranya menyelesaikan multiyears contract, percepatan penyiapan proyek – proyek yang direncanakan akan dimulai tahun 2021 khususnya yang mendorong pertumbuhan kawasan ekonomi dan pariwisata.
Budi mengatakan, dalam penyusunan pagu anggaran tahun 2021 telah dilakukan penajaman prioritas. Diantaranya kegiatan major project dalam RPJMN 2020 – 2024, kegiatan prioritas nasional dalam rancangan RKP tahun anggaran 2021, kegiatan multiyears contract, dan kegiatan direktif presiden dan dukungan terhadap sektor prioritas.
“Program dukungan manajemen sebanyak Rp 9,5 triliun, infrastruktur konektivitas sebanyak Rp 33,95 triliun, riset dan inovasi Iptek sebanyak Rp 112,09 miliar, serta pendidikan dan pelatihan vokasi sebanyak Rp 2,09 triliun,” kata Budi saat rapat dengan Komisi V DPR, Rabu (2/9).
Berdasarkan surat bersama pagu anggaran APBN tahun 2021 dengan rincian sebagai berikut. Sekretaris Jenderal sebanyak Rp 716 miliar, Inspektorat Jenderal sebanyak Rp 121,5 miliar, Ditjen Perhubungan Darat sebanyak Rp 7,6 triliun, Ditjen Perhubungan Laut sebanyak Rp 11,42 triliun, Ditjen Perhubungan Udara sebanyak Rp 10,5 triliun, Ditjen Perkeretaapian sebanyak Rp 11,1 triliun, Badan Penelitian dan Pengembangan sebanyak Rp 197,9 miliar, BPSDM Rp 3,5 triliun, dan BPTJ sebanyak Rp 350 miliar.
Baca Juga: Syarat dan kriteria PNS yang dapat uang pulsa hingga Rp 400.000
Budi memaparkan sejumlah prioritas nasional arah kebijakan anggaran tahun 2021. Diantaranya, memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan dengan anggaran sebanyak Rp 369,941 miliar, pengembangan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dengan anggaran Rp 252,382 miliar, SDM berkualitas dan berdaya saing dengan anggaran Rp 1,3 triliun, infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar dengan anggaran Rp 17,84 triliun.
