Reporter: Siti Masitoh | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dalam 10 bulan terakhir, dirinya bersama Kabinet Merah Putih berupaya memberantas kemiskinan dengan pendekatan menyeluruh.
“Kami ingin angka kemiskinan ekstrem segera turun ke 0% dalam tempo sesingkat-singkatnya,” ujar Prabowo dalam sambutannya di Sidang Tahunan MPR, DPR, dan DPD RI yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/8).
Sebagai langkah konkret, Prabowo mengungkapkan pemerintah untuk pertama kalinya membentuk sistem Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Dengan DTSEN, program-program pemerintah untuk masyarakat miskin dapat dipastikan tepat sasaran. Sistem ini juga digunakan untuk menjaring anak-anak Indonesia yang berhak masuk ke Sekolah Rakyat.
Baca Juga: Peringatan Presiden Prabowo kepada Orang Kaya: Tidak Ada yang Kebal Hukum
Hingga saat ini, pemerintah telah membangun 100 Sekolah Rakyat, dengan tujuan agar setiap anak dari keluarga kurang mampu dapat belajar tanpa hambatan.
“Agar anak-anak punya kasur sendiri, punya selimut sendiri, punya komputer sendiri, punya meja belajar sendiri, dan dapat tumbuh di lingkungan yang baik,” ungkap Prabowo.
Pemerintah menargetkan membangun total 300 Sekolah Rakyat. Anak-anak yang bersekolah di sana berasal dari desil 1 dan desil 2, termasuk 20% rakyat Indonesia dengan pendapatan terendah. Keluarga mereka pun mendapatkan bantuan sosial, sehingga anak-anak dan keluarganya dapat keluar dari jerat kemiskinan.
Prabowo juga menyampaikan laporan adanya orang kaya yang masih menikmati subsidi rakyat. Menyikapi kondisi ini, ia berharap pembagian bantuan sosial ke depan dapat lebih tepat sasaran.
“Salah satu upaya kita untuk memutus rantai kemiskinan absolut,” tambahnya.
Baca Juga: Prabowo Peringatkan Pejabat dan Jenderal: Tak Ada Perlindungan bagi Pelanggar Hukum
Presiden menegaskan bahwa setiap anak Indonesia, termasuk dari keluarga berpendapatan rendah, berhak hidup bermartabat. Oleh karena itu, selain bersekolah di Sekolah Rakyat, rumah anak-anak yang tidak layak huni akan direnovasi oleh pemerintah.
Selain itu, Prabowo telah meningkatkan kuota Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) menjadi 350.000 penerima. Sejak 20 Oktober 2024 hingga Agustus 2025, lebih dari 231.000 keluarga telah memanfaatkan pembiayaan Tapera dan FLPP untuk memiliki rumah layak huni.
Selanjutnya: Ini Strategi BRI Pertahankan Kualitas Portofolio Melalui Penguatan Manajemen Risiko
Menarik Dibaca: Harga Emas Hari Ini Menguji Naik, Tapi Menuju Koreksi Mingguan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
