Reporter: Grace Olivia | Editor: Noverius Laoli
Anggaran reformasi birokrasi juga meliputi kegiatan-kegiatan antara lain perumusan kebijakan reformasi birokrasi, reformasi proses bisnis, serta pengkajian dan pembinaan pengelolaan reformasi birokrasi.
Lantas, beban belanja pemerintah untuk reformasi birokrasi terus bertambah dari tahun ke tahun. Realisasi anggaran pelaksanaan reformasi birokrasi naik sebesar rata-rata 7,4%, dari Rp 186,48 triliun menjadi Rp 248,54 triliun.
Tahun depan, dalam RAPBN 2020, pemerintah menetapkan belanja reformasi birokrasi kembali meningkat yaitu menjadi sebesar Rp 261,3 triliun atau tumbuh 5,1% dari pagu untuk 2019.
Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani mengatakan, belanja reformasi birokrasi menjadi penyebab utama kenaikan belanja pegawai di tahun 2020 kendati tidak ada kenaikan gaji pokok ASN.
Baca Juga: Soal bekerja dari rumah, PNS happy atau sebaliknya?
“Jadi kalau belanja pegawai naik, itu terkait dengan reformasi birokrasi, perbaikan di K/L (kementerian dan lembaga). Misalnya, sekarang kan ada assesment kinerja yang akan berdampak ke tukin (tunjangan kinerja) lembaga,” terang Askolani saat ditemui di DPR, Senin (19/8).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
