Reporter: Grace Olivia | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Penyerapan belanja negara untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 melanjutkan pertumbuhan hingga Oktober 2018. Bahkan laju pertumbuhannya dua kali lipat lebih tinggi dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu. Realisasi belanja negara hingga akhir Oktober 2018 tercatat sebesar Rp 1.720,8 triliun atau setara 77,5% dari pagu APBN 2018.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, penyerapan belanja negara hingga Oktober tumbuh 11,9% secara tahunan (yoy). "Pertumbuhan belanja negara ini tumbuh dua kali lipat dari periode yang sama di tahun lalu yang hanya 5,6% yoy," kata Sri Mulyani, dalam Konferensi Pers APBN KiTa, Kamis (15/11) di Gedung Djuanda Kementerian Keuangan.
Realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 1.074,4 triliun dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp 646,4 triliun. Realisasi BPP telah memenuhi 64,54% dari pagu alokasi APBN 2018, meliputi belanja kementerian dan lembaga (K/L) sebesar Rp511,46 triliun atau 60,35% dari pagu alokasi APBN tahun 2018. Lalu, belanja non-kementerian dan lembaga mencapai Rp 427,32 triliun atau 70,39% dari target APBN. “Belanja non K/L naik signifikan yaitu 26,1% dari tahun sebelumnya terutama karena ada kenaikan untuk subsidi,” kata Sri Mulyani.
Sementara, realisasi TKDD sampai dengan akhir Oktober 2018 mencapai Rp 646,4 triliun atau 84,4% dari pagu APBN 2018. Realisasi tersebut meliputi Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 602 triliun atau 85,2% dari APBN dan Dana Desa Rp 44,4 triliun atau 74% dari APBN.
Sri Mulyani mengakui pertumbuhan realisasi TKDD hingga Oktober 2018 tersebut tidak lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Realisasi TKDD hanya tumbuh 1,2% yoy sepanjang tahun ini, sementara periode yang sama tahun sebelumnya realisasi TKD tumbuh 6,9% yoy.
Kendati demikian, Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengatakan optimistis tetap bisa mencapai target penyaluran dana hingga di akhir tahun nanti. “Kami bersama Dirjen Perbendaharaan dan Pemda berkoordinasi terkait dana desa ini. Pemda juga melakukan berbagai sosialisasi dan asistensi kepada desa supaya mereka bisa memenuhi hal tersebut,” ucapnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
