Belanja Modal Dipangkas Hampir 20%, Target Pertumbuhan 6% di 2027 Semakin Sulit

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2027 menghadapi tantangan dari sisi komposisi anggaran pemerintah pusat.

Pasalnya, belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai belanja produktif justru dipangkas hampir 20% dibandingkan outlook 2026.

Berdasarkan RAPBN 2027, belanja modal ditetapkan sebesar Rp 295,2 triliun, turun dari sekitar Rp 367,4 triliun pada outlook 2026. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 6%.

Baca Juga: Belanja Rutin Pemerintah Pusat Membengkak di 2027, Ruang APBN Dorong Ekonomi Terbatas

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan, penurunan belanja modal menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam melihat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Menurutnya, komposisi RAPBN 2027 menunjukkan adanya pergeseran dari belanja yang secara langsung menambah kapasitas produksi menuju belanja rutin, kewajiban, dan stabilisasi.

"Komposisi RAPBN 2027 menunjukkan perbaikan pada beberapa sisi, tetapi secara keseluruhan juga memperlihatkan pergeseran yang cukup jelas dari belanja yang langsung menambah kapasitas produksi menuju belanja rutin, kewajiban, dan stabilisasi," ujar Josua kepada Kontan, kamis (20/8).

Josua menilai, penurunan belanja modal tidak otomatis menunjukkan kualitas belanja pemerintah memburuk.

Sebab, belanja produktif tidak hanya berasal dari belanja modal, tetapi juga dapat berasal dari belanja pendidikan, kesehatan, makanan bergizi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit usaha, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Baca Juga: Pemerintah Bantah Tuduhan AS Soal Keterlibatan RI Dalam Transshipment Scam China

Namun demikian, penurunan belanja modal hampir 20% tetap menjadi sinyal yang perlu diperhatikan.

Pasalnya, belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang secara langsung dapat menambah kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, sarana pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas produksi.

"Nota Keuangan sendiri menyatakan belanja modal diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan dan energi, konektivitas, penguatan industri, serta pengembangan teknologi, tetapi alokasinya pada 2027 hanya Rp 295,2 triliun," jelas Josua.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketegangan dalam desain anggaran. Di satu sisi pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi di sisi lain salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas ekonomi justru mengalami penurunan anggaran.

"Jadi terdapat semacam ketegangan dalam desain anggaran: pemerintah ingin pertumbuhan lebih tinggi, tetapi salah satu instrumen paling langsung untuk menambah kapasitas ekonomi justru berkurang," katanya.