Belanja Modal Dipangkas Hampir 20%, Target Pertumbuhan 6% di 2027 Semakin Sulit

Reporter: Nurtiandriyani Simamora | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mendekati 6% pada 2027 menghadapi tantangan dari sisi komposisi anggaran pemerintah pusat.

Pasalnya, belanja modal dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027 sebagai belanja produktif justru dipangkas hampir 20% dibandingkan outlook 2026.

Berdasarkan RAPBN 2027, belanja modal ditetapkan sebesar Rp 295,2 triliun, turun dari sekitar Rp 367,4 triliun pada outlook 2026. Di sisi lain, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 2027 berada di kisaran 6%.

Baca Juga: Belanja Rutin Pemerintah Pusat Membengkak di 2027, Ruang APBN Dorong Ekonomi Terbatas

Kepala Ekonom PermataBank Josua Pardede mengatakan, penurunan belanja modal menjadi salah satu hal yang perlu dicermati dalam melihat kemampuan APBN mendorong pertumbuhan ekonomi dalam jangka menengah.

Menurutnya, komposisi RAPBN 2027 menunjukkan adanya pergeseran dari belanja yang secara langsung menambah kapasitas produksi menuju belanja rutin, kewajiban, dan stabilisasi.

"Komposisi RAPBN 2027 menunjukkan perbaikan pada beberapa sisi, tetapi secara keseluruhan juga memperlihatkan pergeseran yang cukup jelas dari belanja yang langsung menambah kapasitas produksi menuju belanja rutin, kewajiban, dan stabilisasi," ujar Josua kepada Kontan, kamis (20/8/2026).

Josua menilai, penurunan belanja modal tidak otomatis menunjukkan kualitas belanja pemerintah memburuk.

Sebab, belanja produktif tidak hanya berasal dari belanja modal, tetapi juga dapat berasal dari belanja pendidikan, kesehatan, makanan bergizi, subsidi pupuk, subsidi bunga kredit usaha, hingga perlindungan sosial yang tepat sasaran.

Baca Juga: MagangHub Angkatan II Batch 2 Dibuka September 2026, Ini Jadwal Lengkapnya

Namun demikian, penurunan belanja modal hampir 20% tetap menjadi sinyal yang perlu diperhatikan.

Pasalnya, belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang secara langsung dapat menambah kapasitas ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, konektivitas, sarana pendidikan dan kesehatan, serta fasilitas produksi.

"Nota Keuangan sendiri menyatakan belanja modal diperlukan untuk meningkatkan produktivitas, ketahanan pangan dan energi, konektivitas, penguatan industri, serta pengembangan teknologi, tetapi alokasinya pada 2027 hanya Rp 295,2 triliun," jelas Josua.

Menurutnya, kondisi tersebut menciptakan ketegangan dalam desain anggaran.

Di satu sisi pemerintah ingin mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, tetapi di sisi lain salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menambah kapasitas ekonomi justru mengalami penurunan anggaran.

Baca Juga: Jerman Siap Investasi Proyek Energi Hijau di Indonesia, Ini Proyek yang Dibidik

"Jadi terdapat semacam ketegangan dalam desain anggaran: pemerintah ingin pertumbuhan lebih tinggi, tetapi salah satu instrumen paling langsung untuk menambah kapasitas ekonomi justru berkurang," katanya.

Ruang Fiskal Semakin Terbatas

Josua mengatakan, tantangan tersebut semakin besar karena ruang fiskal pemerintah juga semakin terbatas.

Total belanja negara dalam RAPBN 2027 memang meningkat menjadi Rp 4.097,2 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp 3.942,4 triliun.

Namun, kenaikan tersebut juga dibarengi dengan meningkatnya sejumlah belanja yang relatif sulit dikurangi.
Belanja pegawai misalnya, naik dari sekitar Rp 579,7 triliun menjadi Rp 625,2 triliun, atau hampir 8%.

Sementara pembayaran bunga utang meningkat sekitar 11,7% dari Rp 582,2 triliun menjadi Rp 650,3 triliun.

Dengan demikian, belanja pegawai dan bunga utang saja mencapai sekitar Rp1.275 triliun, atau hampir sepertiga dari total belanja negara.

Baca Juga: Polemik Desil DTSEN, Ekonom Soroti Data Belum Mutakhir

"Ini menunjukkan bahwa bagian anggaran yang sudah terikat sebelum pemerintah menentukan prioritas pembangunan semakin besar," ujarnya.

Josua menambahkan, pembayaran bunga utang pada 2027 bahkan sudah lebih dari dua kali lipat dibandingkan belanja modal. 

Kondisi tersebut menunjukkan semakin besar bagian anggaran yang digunakan untuk memenuhi kewajiban masa lalu, semakin terbatas ruang pemerintah untuk membiayai pertumbuhan masa depan.