Ditunjuk Jadi Wakil BGN, Mayjen Trenggono Akan Mundur dari TNI

Kamis, 04 Juni 2026 / 18:24 WIB

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S Deyang dalam konferensi pers di Gedung BGN, Kamis (4/6/202 (KONTAN/Lailatul Anisah)

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Noverius Laoli

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Mayjen Trenggono disebut telah memproses pengunduran diri dari jabatan TNI usai ditunjuk sebagai Wakil Menteri Badan Gizi Nasional (BGN) pada Selasa (2/6/2026).

Hal itu ditegaskan langsung oleh Kepala BGN, Nanik S Deyang terkait polemik status Trenggono yang masih menjadi tentara aktif hingga saat ini.

"Beliau sudah diajukan proses pengunduran diri, dan mungkin dalam waktu dekat beliau sudah pensiun," kata Nanik dalam konferensi pers di Gedung BGN, Kamis (4/6/2026).

Nanik mengklaim permohonan pengunduran diri Trenggono sudah dilakukan sejak hari Rabu (3/6/2026).

Menurut Nanik, pemilihan Trenggono sebagai Wakil Ketua BGN juga bukan tanpa maksud.

Trenggono sebelumnya juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PT Arinas Pangan Nusantara. Selain itu, Trenggono dipilih karena pelayanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memerlukan ahli teritorial terutama di wilayah 3T.

"Kenapa ada militer nanti kaitannya dengan program 3T, di mana kami membutuhkan ahli teritorial," jelas Nanik.

Sebelumnya, Prabowo memutuskan untuk mengganti Dadan Hindayana dari posisi Kepala BGN. Bersamaan dengan itu, dua Wakil Kepala BGN, Lodewyk Pusung dan Sonny Sanjaya, juga turut diganti.

Kepala Negara kemudian menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN yang baru. Adapun posisi wakil kepala diisi oleh Agustina Arumsari dan Mayor Jenderal TNI Trenggono.

Sehari setelah keputusan tersebut, Kejaksaan Agung kemudian menetapkan Dadan, Lodewyk dan Sonny sebagai tersangka dengan pengenaan Pasal 603 dan 604 Juncto Pasal 30 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Direktur Penyidikan (Dirdik) Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Syarief Sulaeman Nahdi menyebut ketiganya diduga melakukan mark up atau penggelembungan anggaran pengadaan motor listrik hingga sepatu.

"Pengadaan motor listrik sebanyak 21.801 unit dengan total pengadaan sebesar sekitar Rp 1 triliun,"kata Syarief di Kejaksaan Agung, Rabu (3/6/2026).

Selain pengadaan motor listrik, ada pula pengadaan sepatu yang juga digelembungkan anggarannya. “Pengadaan 32.000 pasang sepatu yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up,” kata Syarief.

Ada pula pengadaan tablet sebanyak lebih dari 31.000 unit yang di-mark up, serta pengadaan televisi.

“Pengadaan televisi Rp 75 miliar sebanyak 5.400 unit yang tidak sesuai ketentuan dengan adanya mark up harga,” kata dia.

Dadan, Sony, dan Lodewyk diduga melakukan proses pengadaan barang secara melawan hukum dengan cara mengintervensi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga pengadaan barang dan jasa itu tidak sesuai kebutuhan riil di lapangan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News