Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah akan mempercepat penyerapan anggaran perlindungan sosial. Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan ada tiga strategi pemerintah.
Pertama, akselerasi penyelesaian data keluarga penerima manfaat (KPM) tidak tumpang tindih dengan bantuan sosial (bansos). Kedua, program kartu prakerja gelombang IV sudah dimulai kembali sejak 7 Agustus 2020.
Ketiga, penguatan peran pendampingan desa untuk percepatan proses bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Baca Juga: Diskon tagihan listrik untuk rumah tangga dan UMKM diperpanjang hingga Desember 2020
Catatan Kemenkeu, realisasi anggaran perlindungan sosial dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN) sampai 6 Agustus 2020 sebesar Rp 86,45 triliun atau setara dengan 42,3% dari pagu Rp 203,91 triliun.
Secara rinci, realisasi program keluarga harapan (PKH) sebesar Rp 26,6 triliun, kartu sembako Rp 25,8 triliun, bantuan sembako Jabodetabek Rp 3,2 triliun, bantuan tunai non-Jabodetabek Rp 16,5 triliun, pra kerja Rp 2,4 triliun, diskon listrik Rp 3,1 triliun, dan BLT dana desa Rp 8,8 triliun.
Sebagai catatan, dari total pagu Rp 203,91 triliun, sebanyak Rp 177,1 triliun sudah mempunyai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Sementara sisanya, Rp 26,7 triliun belum ada DIPA.
“Kita lihat akselerasi sudah mulai meningkat dan kita minta supaya makin efisien. Ini sekarang sedang lakukan berbagai langkah tambahan untuk Bansos yang akan terus ditambahkan sehingga menambah jumlah masyarakat yang dapat bantuan dari pemerintah,” kata Menkeu Sri Mulyani dalam Konferensi Pers Program Pemnulihan Ekonomi Nasional (PEN), Senin (10/8).
Baca Juga: Realisasi stimulus UMKM baru capai 26,3%, Sri Mulyani langsung evaluasi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
