Reporter: Barly Haliem, Sandy Baskoro | Editor: Sandy Baskoro
KONTAN.CO.ID - YOGYAKARTA. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) mengecam keras tindakan intimidatif terhadap rencana kegiatan diskusi bertema “Meluruskan Persoalan Pemberhentian Presiden Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan” yang berujung pada pembatalan kegiatan ilmiah tersebut.
Kegiatan diskusi yang digagas oleh kelompok mahasiswa “Constitutional Law Society” (CLS) dan sedianya berlangsung pada 29 Mei itu akhirnya batal lantaran pihak penyelenggara, termasuk narasumber Profesor Ni’matul Huda (Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Islam Indonesia), mendapatkan teror dan intimidasi, termasuk ancaman pembunuhan.
Baca Juga: UGM kecam intimidasi dan pembatalan diskusi mahasiswa bertema pemberhentian presiden
Dekan Fakultas Hukum UGM Sigit Riyanto mengecam keras tindakan intimidatif tersebut. "Hal ini merupakan ancaman nyata bagi mimbar kebebasan akademik, apalagi dengan menjustifikasi sepihak secara brutal bahkan sebelum diskusi tersebut dilaksanakan," ungkap Sigit, dalam pernyataan resminya, Jumat (29/5).
Sejatinya, acara tersebut murni merupakan kegiatan mahasiswa untuk melakukan diskusi ilmiah sesuai dengan minat dan konsentrasi keilmuan mahasiswa di bidang Hukum Tata Negara.
Berikut ini kronologi yang disampaikan Fakultas Hukum UGM ihwal intimidasi hingga ancaman pembunuhan kepada penyelenggara kegiatan diskusi ilmiah.
Baca Juga: Sengkarut Data Bansos Korona
*Mahasiswa membuat poster kegiatan diskusi yang tersebar dan beredar viral pada tanggal 28 Mei 2020 dengan judul “Persoalan Pemecatan Presiden di tengah Pandemi Ditinjau dari Sistem Ketatanegaraan”.
*Viralnya poster kegiatan ini diduga salah satunya dipicu oleh tulisan seseorang bernama Bagas Pujilaksono Widyakanigara yang berjudul “Gerakan Makar di UGM Saat Jokowi Sibuk Atasi Covid19” di laman tagar.id, yang di antaranya menyatakan: “Inikah demokrasi, pada saat bangsanya sibuk bergotong-royong mengatasi pandemi Covid-19, kelompok sampah ini justru malah mewacanakan pemecatan Presiden. Ini jelas makar dan harus ditindak.”
