Reporter: Yusuf Imam Santoso | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tengah menyiapkan strategi guna mendorong kepatuhan pajak lewat Konfirmasi Status Wajib Pajak (KSWP).
Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Direktorat Jenderal Pajak Kemenkeu Hestu Yoga Saksama mengatakan, KSWP sebagai program sinergi berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) dalam upaya pencegahan korupsi di Indonesia dengan memaksimalkan penerimaan negara melalui peningkatan kepatuhan perpajakan para pemohon Layanan Publik Tertentu.
Baca Juga: HIPMI desak pemerintah sosialisasikan KWSP secara masif
Hestu menuturkan, layanan publik yang didapat oleh K/L atau WP Badan tergantung dari masing-masing kebutuhan. Sebagai contoh Kementerian ESDM akan mendapatkan layanan usaha pertambangan atau perpanjangan. Untuk Pemda, seperti Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau perpanjangannya.
KSWP juga berlaku WP Orang Pribadi (OP). “Misalnya ada pribadi ingin membuka restoran atas nama perorangan, akan mendapatkan layanan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau perpanjangannya,” terang Hestu kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).
Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (Cita) Yustinus Prastowo memandang konsep KSWP sebetulnya bagus. Hanya saja ada hal teknis yang membuat jadi berjalan lambat, sehingga harus segera diselesaikan.
Baca Juga: Kekurangan penerimaan pajak hingga akhir tahun bisa mencapai Rp 165 triliun
Yustinus menilai, DPJ perlu memaksimalkan KSWP keseluruh jenis layanan publik dengan didukung sistem yang terintegrasi. “Saya rasa DJP butuh nomor identitas tunggal sebagai common identifier sehingga memudahkan profiling transaksi,” kata Yustinus kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku belum tahu terkait program KSWP. Yang pasti, kata dia pengusaha selama ini sudah menjalankan tertib administrasi pajak.
Baca Juga: Ditjen Pajak akan genjot penerimaan pajak melalui KSWP
“Selama ini setiap perusahaan pasti ada reminder dari DJP soal pembayaran pajak. Dan setiap langkah ekspansi perusahaan juga harus tertib pajak terlebih dahulu,” kata Hariyadi kepada Kontan.co.id, Selasa (30/7).
Namun, Hariyadi mengaku konsep KSWP dapat memudahkan DJP mensentralisasikan administrasi pajak lewat K/L. Sehingga, semakin mudah mendata WP badan dari perusahaan dalam cakupan masing-masing K/L.
Baca Juga: DJP berharap KSWP dapat bersinergi dengan ILAP
Hariyadi berpesan yang terpenting DJP jangan mencampuraduk perizinan usaha ke dalam KSWP. Alasannya, akan menimbulkan banyak masalah. “ini malah mengahambat karena yang namanya administrasi pajak beda dengan urusan perizinan,” tutur Hariyadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
