kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • LQ45963,73   -4,04   -0.42%
  • EMAS1.310.000 0,00%
  • RD.SAHAM 0.05%
  • RD.CAMPURAN 0.03%
  • RD.PENDAPATAN TETAP 0.00%

Begini Kata Ekonom Soal Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Berpotensi Bebani Negara


Kamis, 29 Juni 2023 / 13:32 WIB
Begini Kata Ekonom Soal Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Berpotensi Bebani Negara
ILUSTRASI. Skema pembiayaan untuk menutupi cost overrun proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) berpotensi membebani anggaran PT KAI.


Reporter: Maria Gelvina Maysha | Editor: Handoyo .

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Ekonom Celios Bhima Yudhistira sepakat dengan kritik Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap skema pembiayaan untuk menutupi cost overrun atau pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang dinilai berpotensi membebani anggaran PT Kereta Api Indonesia (KAI) selaku konsorsium.

“Kritik BPK ini hanya mengulang sebenarnya. Memang inilah yang disebut sebagai risiko kontijensi, di mana awalnya proyeknya bersifat business to business, kemudian sekarang menjadi government to business yang ada intervensi pemerintah,” ujar dia kepada Kontan.co.id, Kamis (22/6).

Bhima menilai proyek kereta cepat ini tentu membutuhkan banyak dana ketika nanti beroperasi, antara lain untuk operasional, pemeliharaan, dan perbaikan. Adapun, dana tersebut ditutupi oleh KAI sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melalui pengucuran dana ekuitas.

Menurut dia, ekuitas tersebut belum tentu cukup menutupi biaya kebutuhan operasional KCJB ke depan. Sementara tidak ada jaminan pendapatan tiket kereta itu nantinya bisa menutupi kekurangan tersebut. Akibatnya apabila dana ekuitas tersebut tidak cukup, ada dua cara yang mungkin dilakukan pemerintah.

Baca Juga: BPK: Cost Overrun Proyek Kereta Cepat Bisa Bebani Keuangan KAI

Pertama, melalui Initial Publik Offerring (IPO), sementara melihat pasaran saham sekarang juga kurang memungkinkan bagi BUMN untuk dapat dana besar,” kata dia.

Kedua, melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) yang berarti pemerintah bakal mengucurkan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Berarti kan ada APBN lagi, dan angka ini akan terus meningkat seiring dengan operasional kereta cepat. Jadi semakin banyak Kereta cepat beroperasi, makin banyak suntikan APBN,” imbuh Bhima.

Sebelumnya, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pemerintah Pusat Tahun 2022, BPK menyatakan cost overrun proyek KCJB di luar kesepakatan Indonesia-China. Belum ditetapkannya skema penyelesaian dan pendanaan cost overrun proyek KCJB ini dari porsi pinjaman berpotensi membebani keuangan PT KAI.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
Negosiasi & Mediasi Penagihan yang Efektif Guna Menangani Kredit / Piutang Macet Using Psychology-Based Sales Tactic to Increase Omzet

[X]
×