Reporter: Venny Suryanto | Editor: Noverius Laoli
Hal ini disebabkan karena outlook penerimaan pajak di Indonesia masih cukup rendah sementara utang justru naik pesat. Sehingga dalam kondisi ini akan menyebabkan tekanan pada ruang fiskal di tahun depan.
Untuk itu, Bhima menilai bahwa pemerintah perlu memperhatikan tingkat DSR (debt to service ratio) dan efektivitas dari belanja pemerintah.
“Karena semakin besarnya defisit APBN, akan terjadi kenaikan pada sisi beban belanja pegawai, belanja barang dan belanja pembayaran bunga utang. Sementara utang pemerintah harus di manage dengan prudent,” tutupnya.
Baca Juga: Arus modal asing masih mengalir masuk, ini kata ekonom Indef
Data Kemenkeu juga menunjukan, dalam rangka penanganan Covid-19 lewat skema burden sharing bersama Bank Indonesia, pembelian SBN oleh BI (SKB I) sudah mencapai Rp 72,49 triliun dengan pembagian Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebesar Rp 32,30 triliun dan Surat Utang Negara (SUN) sebesar Rp 40,20 triliun.
Sementara itu pembelian SBN oleh BI berdasarkan SKB II untuk Public Goods telah mencapai Rp 270 triliun atau sekitar 67,92% dari target. Serta penerbitan SBN untuk Non Public Goods mencapai Rp 152,03 triliun.
Selanjutnya: Apindo bicara soal tren kenaikan kasus PKPU di tengah pandemi
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
