Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Syamsul Azhar
Hanya saja, secara umum ia menjelaskan, perusahaan padat karya yang bisa menerima fasilitas ini harus memenuhi syarat.
Pertama statusnya sebagai perusahaan sehat sebelum terjadinya krisis korona. Tapi cash flow mereka dalam jangka pendek terkena dampak kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
Kedua, debitur telah meminta relaksasi tahap I kepada bank pelaksana baik restrukturisasi pembayaran pokok utang maupun bunga kredit.
Jika relaksasi itu tidak cukup membantu, mereka bisa meminta restrukturisasi tahap II ke perbankan pelaksana. Tahapan ini debitur minta dana segar dari bank untuk menjalankan operasional.
Nah jika restrukturisasi tahap II ini tetap gagal, tapi perusahaan ini tergolong sehat sebelum krisis, maka baru masuk skema PEN lewat PT PPA tersebut. Tapi jika perusahaan sudah sakit sejak sebelum krisis maka perlu solusi lain seperti PHK, divestasi aset dan lain-lain.
"Funding diberikan untuk modal kerja atau untuk pembiayaan operasional," kata Prastowo. Penggunaan dana operasional itu termasuk untuk bayar gaji, listrik sewa dan biaya operasional lainnya.
Rencananya pelaksana program ini adalah PT PPA Walhasil pemerintah menambah anggaran PMN sebesar Rp 5 triliun kepada PT PPA.
Untuk operasional dana talangan atau modal kerja bagi korporasi ini pemerintah mengalokasikan dana Rp 29,65 triliun, naik Rp 10 triliun. Sebagian dana itu nantinya juga dipergunakan PT PPA.
Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet belum melihat esensi pemberian dana baik lewat PMN untuk PPA sebesar Rp 5 triliun maupun dana talangan Rp 10 triliun.
Ia menduga, dana talangan itu bakal digunakan untuk restrukturisasi dan revitalisasi BUMN sejalan dengan program yang diajukan oleh Menteri BUMN.
Namun, "Jika melihat kondisi sekarang seharusnya kebijakan itu bisa di carryover di tahun depan, ketika kondisi ekonomi sudah relatif jauh lebih stabil dibandingkan tahun ini," paparnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
