kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 1.541.000   21.000   1,38%
  • USD/IDR 15.880   50,00   0,31%
  • IDX 7.196   54,65   0,77%
  • KOMPAS100 1.104   9,46   0,86%
  • LQ45 877   10,80   1,25%
  • ISSI 221   0,74   0,34%
  • IDX30 449   6,10   1,38%
  • IDXHIDIV20 540   5,33   1,00%
  • IDX80 127   1,26   1,00%
  • IDXV30 135   0,57   0,43%
  • IDXQ30 149   1,56   1,06%

Bawaslu minta Panwas Daerah dampingi guru


Kamis, 26 Juni 2014 / 08:43 WIB
Bawaslu minta Panwas Daerah dampingi guru
ILUSTRASI. Penyakit TBC


Sumber: Kompas.com | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie

JAKARTA. Anggota Badan Pengawas Pemilu Nelson Simanjuntak mengatakan, pengawas pemilu di daerah akan menindaklanjuti pengiriman surat kepada para guru yang mengatasnamakan calon presiden Prabowo Subianto. Bawaslu, kata Nelson, akan meminta pengawas pemilu daerah untuk mendampingi para guru yang menerima surat tersebut. Surat-surat itu diterima ribuan guru di beberapa daerah, di antaranya, Gunung Kidul, DIY; Depok, Jawa Barat; dan DKI Jakarta.

"Sedang ditangani Panwaslu di Gunung Kidul. Tadi juga saya menyarankan panwas supaya itu didampingi mereka (guru yang mendapat surat kampanye) untuk menyelesaikan kasus itu," ujar Nelson di Bawaslu, Jakarta, Rabu (25/6/2014).

Meski demikian, kata Nelson, sulit membuktikan kesalahan Prabowo pada kasus tersebut. Proses pengusutan akan dimulai dengan mencari siapa yang membuat surat itu dan meneliti apakah langsung ditandatangani oleh Prabowo atau tidak. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi jika pihak yang diduga mengirimkan surat itu berkelit. Ia mengatakan, sebelum ada bukti, mudah bagi Prabowo untuk menyangkal surat tersebut datang darinya.

"Ini pasti pembuktiannya sulit. Paling nanti kita tanya (gurunya) 'Anda dapat ini dari mana?'. Kalau dikirim melalui pos, kita tanya (petugas kantor pos) 'siapa yang mengirim ke sini?'. Kalau dia (petugas kantor pos) jawab sudah lupa, nah bagaimana kita mengusutnya?" jelas Nelson.

Nelson menegaskan, tindakan mengirimkan surat kepada para guru ke sekolah merupakan pelanggaran kampanye karena dikirimkan ke sekolah-sekolah yang seharusnya netral dari kampanye politik.

"Tapi kalau mengirimkan surat ke alamat rumah guru, tidak masalah. Cuma, dinas yang memberitahu alamat guru, ya salah juga," kata Nelson. (Arimbi Ramadhiani)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News



TERBARU
Kontan Academy
Working with GenAI : Promising Use Cases HOW TO CHOOSE THE RIGHT INVESTMENT BANKER : A Sell-Side Perspective

[X]
×