Sumber: Kompas.com | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Pengawas Pemilu ( Bawaslu) menyelidiki dana Rp 2 miliar yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk memborong sabun cuci piring dari salah seorang pengusaha mikro di Garut, Jawa Barat, pada Sabtu (19/1) pekan lalu.
Untuk menelusuri hal ini, Bawaslu mengumpulkan informasi terkait detil kegiatan Jokowi itu, sebagai bahan awal penyelidikan. "Sedang diminta melakukan investigasi atas informasi yang berseliweran," kata Komisioner Bawaslu Mochammad Afifuddin di Kantor Bawaslu, Jakarta Pusat, Rabu (23/1).
Menurut Afifuddin, Bawaslu akan mencari tahu, apakah dana Rp 2 miliar itu digunakan oleh Jokowi dalam kapasitasnya sebagai presiden atau calon presiden. Bawaslu akan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait mengenai penggunaan dana tersebut.
"Kalau sebagai presiden kan kita nggak bisa komentar ya, maksudnya dalam posisi kegiatan kepresidenan. Tapi di situ nanti kita harus klarifikasi pihak yang terkait dan terlibat," kata Afif. Investigasi kasus ini bisa dilakukan melalui dua jalur. Pertama, investigasi berdasar temuan Bawaslu, dan kedua penyelidikan berdasar laporan.
Hingga saat ini belum ada laporan yang diterima Bawaslu terkait kasus tersebut. Oleh karena itu, Bawaslu melakukan penelusuran awal. Presiden Joko Widodo memborong sabun cuci piring senilai Rp 2 Miliar dari salah seorang pengusaha mikro saat berkunjung ke Garut, Sabtu (19/1).
Belakangan, sejumlah pihak mempertanyakan dari mana uang yang dipakai untuk membeli 100.000 botol sabun itu serta peruntukannya. Anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Pramono Anung, menjelaskan, bahwa sabun sebanyak itu dibeli menggunakan anggaran TKN.
"Jadi dana yang digunakan untuk membeli sabun sejumlah 100.000 sabun, per sabunnya Rp 20.000, totalnya Rp 2 Miliar itu adalah dana dari TKN," kata Pramono di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1).
"Pertanyaannya adalah kenapa Pak Jokowi sebagai Presiden kemudian membeli itu? Karena beliau memang berkeinginan mengangakat UMKM," tambahnya. (Fitria Chusna Farisa)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
