Sumber: Kompas.co | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie
JAKARTA. Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama terus gencar memberantas tindak pidana korupsi di tubuh Pemprov maupun BUMD DKI. Salah satu antisipasinya dengan bekerjasama dengan beberapa lembaga pengawas keuangan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk melakukan audit anggaran.
BPK RI Perwakilan DKI Jakarta pun berencana mengaudit anggaran Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan anggaran BUMD DKI, seperti PD Dharma Jaya, PT Pembangunan Jaya Ancol, dan PT Jakarta Propertindo. Menanggapi hal itu, Basuki mengaku senang karena beban tugasnya semakin ringan dengan adanya audit tersebut.
"Makin banyak yang audit, makin senang saya. Tugas kita tinggal baca laporan saja," kata Basuki yang ditemui di Balaikota Jakarta, Senin (4/11/2013).
Selain mengaudit anggaran-anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI dan BUMD DKI, Basuki juga meminta lembaga pengawas keuangan itu untuk mengaudit corporate social responsibility (CSR). Audit CSR itu dilakukan agar tidak ada penyelewengan dalam pengelolaan bantuan CSR oleh perusahaan.
Ia menjelaskan, pelaksanaan audit bukan hanya untuk menemukan adanya kecurangan atau tidak. Namun, juga untuk memberi laporan kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, sisi mana saja yang sebaiknya diperbaiki.
Apabila di dalam audit itu ditemukan indikasi penyelewengan atau anggaran yang tidak sehat, seperti misalnya yang terjadi di PD Dharma Jaya, Basuki meminta permasalahan itu untuk segera dilaporkan kepada KPK. Nantinya, pihak KPK yang berhak untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Menurut isu yang beredar di kalangan pewarta, Direktur Utama PD Dharma Jaya yang terindikasi melakukan penyalahgunaan anggaran. Menanggapi hal itu, mantan Bupati Belitung Timur tersebut mendukung lembaga terkait untuk mengusut tuntas dan memproses secara hukum. Hal itu dilakukan agar Dirut BUMD lainnya tidak sembrono lagi terhadap penggunaan uang rakyat itu.
"Kita kan enggak tahu, kejaksaan akan bertindak di mana. Yang penting, saya sudah kasih tahu untuk jangan 'main' lagi. Orang enggak main saja bisa terlibat, apalagi kalau ada aliran dana," kata Basuki.
Sebelum melakukan audit anggaran KJS di tahun 2014, BPK RI Perwakilan DKI Jakarta juga memeriksa pelayanan rumah sakit kelas tiga di Jakarta. Satu hal yang disoroti adalah masih kurangnya pelayanan yang diberikan dokter dan perawat kepada pasien. Oleh karena itu, Pemprov DKI pun berjanji akan memperbaiki pelayanan tersebut.
Apabila masih ada dokter dan perawat yang tidak ramah, Basuki mengimbau agar mereka tidak lagi bekerja melayani masyarakat dan lebih baik keluar dari pekerjaannya. Ia mengaku, sebelum mendapat pelaporan dari BPK, sudah kerap mendapat laporan serupa.
"Soal kesehatan ini saya pelajari banget. Sampai penanganan per kasus penyakit, kenapa bisa obat itu yang dikasih, semua saya pelajari," ujar dia. (Kurnia Sari Aziza/Kompas.com)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
