Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Ignatia Maria Sri Sayekti
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Alih-alih menunggu hingga paruh tahun berjalan, pemerintah memilih tancap gas sejak awal.
Strategi agresif ini tercermin dari data Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) telah mencapai Rp 413,97 triliun hingga 17 April 2025.
Jumlah ini setara 64,43% dari target pembiayaan melalui SBN dalam APBN 2025 yang ditetapkan sebesar Rp 642,5 triliun.
Angka tersebut bukan hanya mencerminkan kecepatan, tetapi juga lonjakan yang signifikan dibandingkan realisasi hingga akhir kuartal I-2023 yang masih berada di angka Rp 282 triliun.
Dalam waktu kurang dari tiga pekan, penerbitan SBN melonjak lebih dari Rp 130 triliun. Sebagian besar realisasi ini juga mencakup skema prefunding yang dilakukan pada November dan Desember 2024, sebuah strategi yang memperkuat posisi kas negara di awal tahun.
Langkah ini bukan tanpa alasan. Di tengah gejolak ekonomi global, potensi ketidakpastian pasar, dan kebutuhan pembiayaan yang besar untuk menopang program prioritas pemerintah, strategi front-loading diniali menjadi pilihan paling rasional.
Baca Juga: Pasar SBN Domestik Tetap Menarik, Ini Faktor Pendukungnya
Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira, menilai langkah agresif pemerintah dalam menerbitkan SBN tahun ini berpotensi menciptakan tekanan likuiditas di sektor keuangan dan perbankan nasional.
Menurutnya, percepatan realisasi penerbitan SBN hingga 17 April 2025 yang telah mencapai Rp 413,97 triliun atau 64,43% dari target tahunan, berisiko mendorong persaingan likuiditas yang semakin ketat di pasar keuangan.
"Agresifitas pemerintah dalam menerbitkan SBN berisiko tinggi dalam menciptakan perebutan likuiditas di pasar keuangan dan perbankan," kata Bhima kepada Kontan.co.id, Selasa (13/5).
Ia memperkirakan tekanan terhadap likuiditas perbankan akan semakin terasa, terutama jika pemerintah terus melakukan front-loading dan realisasi penerbitan SBN bahkan melampaui 100% dari target APBN 2025 pada kuartal II tahun ini.
"Tekanan likuiditas perbankan kedepan makin terasa karena penerbitan SBN bisa melampaui 100% target pada kuartal II 2025," katanya.
Selain itu, Bhima menilai melonjaknya penerbitan SBN juga tak lepas dari kekhawatiran terhadap potensi rendahnya rasio pajak tahun ini.
Baca Juga: Rencana Pemerintah Menerbitkan SBN Valas Dinilai Solusi Tepat Tambal Defisit Fiskal
Di saat yang sama, pemerintah menghadapi kebutuhan belanja yang besar, terutama untuk proyek besar seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi desa Merah Putih, dan program food estate.
Sementara itu, Ekonom LPEM FEB UI Teuku Riefky menilai peningkatan penerbitan SBN belakangan ini dipicu oleh sejumlah faktor, termasuk belum optimalnya kinerja penerimaan negara serta meningkatnya ketidakpastian global.
Ia menjelaskan bahwa langkah pemerintah menerbitkan SBN dalam jumlah yang lebih besar dari perkiraan awal dilakukan untuk menjaga kelancaran arus kas (cash flow) negara di tengah penerimaan yang belum mencapai target.
Selain itu, kondisi global yang semakin tidak menentu turut memengaruhi strategi pemerintah dalam pengelolaan utang.
Riefky menyebutkan risiko geopolitik dan eskalasi perang dagang sebagai dua faktor yang dapat mendorong kenaikan imbal hasil (yield) di masa mendatang. Oleh karena itu, penerbitan SBN lebih awal atau front loading dinilai sebagai langkah strategis.
"Bagaimana untuk meminimalisir risikonya? Tentu dengan mengejut penerimaan agar lebih cepat dan lebih tinggi ya," kata Riefky.
Ekonom Universitas Andalas Syafruddin Karimi menjelaskan, penerbitan SBN yang mencapai 64,43% dari target tahunan hanya dalam waktu kurang dari empat bulan menandakan bahwa pemerintah sedang menjalankan strategi pembiayaan yang sangat antisipatif.
Baca Juga: Depresiasi Rupiah Dorong Investor Asing Masuk ke SBN, Begini Proyeksi ke Depan
"Saya memandang langkah ini sebagai bentuk manajemen risiko fiskal yang aktif, terutama untuk merespons dinamika pasar keuangan global yang masih bergejolak, termasuk ketidakpastian arah suku bunga The Fed, geopolitik, dan tekanan likuiditas global," katanya.
Menurutnya, strategi prefunding yang dilakukan sejak akhir 2024 sebenarnya memberikan ruang aman di awal tahun anggaran. Pemerintah ingin memastikan bahwa kebutuhan belanja tidak terganggu oleh fluktuasi pasar atau gejolak eksternal.
Akan tetapi, kata Syafruddin, percepatan ini juga perlu dibaca dengan kritis. Bila kebutuhan belanja pemerintah jauh melampaui proyeksi, atau bila penerimaan negara lebih lambat dari asumsi, maka kecepatan penerbitan ini bisa menjadi refleksi tekanan fiskal struktural, bukan sekadar strategi likuiditas.
"Ke depan, saya kira penting bagi pemerintah untuk menjaga transparansi atas arah belanja dan realisasi penerimaan," tegas Syafruddin.
Sementara itu, ia juga menekankan bahwa pengelolaan utang tetap harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menciptakan tekanan bunga utang dan risiko refinancing yang tinggi.
"Strategi ngebut itu baik, asal tetap dalam kerangka disiplin fiskal yang kredibel dan terukur," pungkasnya.
Baca Juga: SBN Banyak Diburu Investor Asing, Tenor Pendek Lebih Diminati
Selanjutnya: Kadin Siapkan Sanksi Terkait Dugaan Oknum Kadin Palak Proyek Pabrik Chandra Asri
Menarik Dibaca: Manfaat Skipping untuk Membakar Lemak Perut dan Cara Melakukannya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
