Reporter: Hervin Jumar | Editor: Noverius Laoli
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi 7,5% secara tahunan (year on year/yoy).
Target tersebut menjadi bagian dari roadmap menuju pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029 sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Untuk mengejar target tersebut, pemerintah menyiapkan delapan klaster Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang memuat 53 program unggulan.
Program tersebut mencakup sektor pangan, energi, pendidikan, kesehatan, hilirisasi industri, infrastruktur hingga pengentasan kemiskinan.
Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menilai target pertumbuhan ekonomi 7,5% masih cukup berat dicapai apabila kondisi ekonomi nasional belum mengalami perubahan signifikan.
Baca Juga: Bappenas Targetkan Pertumbuhan Ekonomi 7,5% pada 2027, Simak Rencana Kerja Pemerintah
Menurutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih banyak ditopang konsumsi publik dan belanja pengadaan barang serta jasa pemerintah.
“Kalau melihat kondisi sekarang, target 7,5% itu cukup tinggi. Bisa saja tercapai, tapi syaratnya pemerintah harus konsisten dan ada perubahan indikator ekonomi yang signifikan,” ujarnya kepada Kontan, Minggu (10/5/2026).
Trubus mengatakan, target tersebut baru dapat terealisasi apabila pemerintah mampu menjaga stabilitas harga energi dan mendorong investasi besar masuk ke Indonesia.
Ia menilai, kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) akan menjadi tantangan besar karena dapat menekan daya beli masyarakat dan memperlambat konsumsi domestik.
“Kalau BBM naik tentu akan berat. Energi ini menjadi faktor penting karena berkaitan langsung dengan konsumsi masyarakat,” katanya.
Baca Juga: Dianggap tak Berdasar, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,7% Pemerintah Kelewat Pede
Menurut Trubus, sektor yang paling mendesak diprioritaskan pemerintah hingga 2027 ialah energi, pangan dan penciptaan lapangan kerja. Namun, ia menilai penciptaan lapangan kerja harus menjadi fokus utama pemerintah.
“Prioritas utama tetap penciptaan lapangan kerja. Tapi itu juga ditentukan kondisi energi dan pangan serta masuknya investasi,” ujarnya.
Ia turut meminta pemerintah mempercepat pengembangan energi baru terbarukan (EBT) dan memperluas insentif kendaraan listrik agar target kemandirian energi lebih realistis dicapai.
Selain itu, Trubus menilai kebijakan kendaraan listrik perlu dibuat seragam di seluruh daerah agar tidak menimbulkan perbedaan beban biaya bagi masyarakat.
Di sektor ketenagakerjaan, ia menilai target pertumbuhan ekonomi 7,5% akan berdampak positif terhadap daya beli apabila dibarengi peningkatan kesejahteraan pekerja dan pengawasan kebijakan pemerintah secara ketat.
Menurutnya, pemerintah juga perlu segera mengantisipasi gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor pertambangan dengan membuka lapangan kerja baru di sektor produktif seperti pertanian, perkebunan dan maritim.
“Anak muda harus mulai didorong masuk ke sektor pertanian, perkebunan dan maritim karena sektor ini sebenarnya punya potensi besar,” katanya.
Trubus turut mendorong percepatan program food estate, perbaikan irigasi dan penguatan distribusi pupuk agar produktivitas pertanian nasional meningkat.
Menurutnya, sektor pertanian Indonesia selama ini masih sangat bergantung pada musim sehingga pemerintah perlu memperkuat waduk dan jaringan irigasi agar panen lebih optimal.
Baca Juga: Target Pertumbuhan Ekonomi BI Lebih Landai
Sebelumnya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy mengatakan target pertumbuhan ekonomi tinggi harus didorong seluruh daerah dan tidak hanya bertumpu pada Jakarta.
Menurutnya, strategi pemerintah akan difokuskan pada peningkatan produktivitas, investasi dan industrialisasi dengan dukungan pembiayaan non-APBN, termasuk investasi dari Danantara.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
- Energi Baru Terbarukan
- lapangan kerja
- Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
- harga BBM
- daya beli masyarakat
- kendaraan listrik
- food estate
- Industrialisasi
- Sektor Pertanian
- Ekonomi Nasional
- Investasi Indonesia
- Trubus Rahadiansyah
- Rpjmn 2025-2029
- Program Kerja Prioritas Nasional
- produktivitas ekonomi
- target RKP 2027
- konsumsi publik
- Menteri PPN Bappenas
- pembiayaan non-APBN













