/2026/05/05/811138755.jpg "Pagu Indikatif Belanja K/L 2027 Turun Rp 90 Triliun, Pemerintah Mulai Perketat Fiskal")
Reporter: Dendi Siswanto | Editor: Avanty Nurdiana
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah ekonom menilai pagu indikatif kementerian/lembaga (K/L) tahun 2027 yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya mencerminkan arah konsolidasi fiskal pemerintah.
Namun, efektivitas kebijakan tersebut dinilai tetap bergantung pada kualitas belanja negara dan respons investasi swasta.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, mengatakan pagu indikatif K/L 2027 sebesar Rp 1.370 triliun menunjukkan adanya kontraksi belanja dibanding DIPA 2026 pasca-efisiensi yang mencapai Rp 1.460,6 triliun.
Baca Juga: Mensos Lapor Prabowo Sekolah Rakyat Akan Terima 32.000 Siswa Mulai Juli
"Artinya ada kontraksi sekitar Rp 90 triliun atau 6%. Kalau dibandingkan DIPA awal 2026 yang Rp 1.510,5 triliun, penurunannya bahkan mendekati Rp 140 triliun. Jadi secara headline, ini jelas sinyal konsolidasi fiskal," ujar Yusuf kepada Kontan, Selasa (12/5).
Menurut dia, langkah tersebut dapat dipahami karena pemerintah ingin mengirim sinyal kehati-hatian fiskal kepada pasar setelah defisit APBN 2025 melebar ke sekitar 2,92% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Ia menilai target defisit APBN 2027 di kisaran 1,8% hingga 2,4% PDB memperlihatkan upaya pemerintah membangun kembali ruang fiskal atau fiscal buffer.
"Dari perspektif pasar obligasi dan sovereign rating, ini sinyal yang relatif positif," katanya.
Meski demikian, Yusuf melihat konsolidasi fiskal tidak dilakukan secara merata. Pemerintah justru melakukan realokasi anggaran ke berbagai program prioritas nasional.
Dari total pagu Rp 1.370 triliun, sekitar Rp 625 triliun dialokasikan untuk Program Kerja Prioritas Nasional.
Anggaran tersebut disebut meningkat cukup signifikan dibanding tahun sebelumnya.
Ia menilai arah belanja pemerintah saat ini lebih berorientasi pada penguatan sisi penawaran atau supply-side, terutama melalui peningkatan anggaran pangan, infrastruktur, perumahan, dan pendidikan.
Baca Juga: Pakar: Tekan Risiko bagi Perokok dengan Beralih ke Tembakau Alternatif
"Kalau kualitas eksekusinya baik, multiplier effect-nya bisa lebih besar dibanding belanja rutin atau administratif yang dipotong," imbuh Yusuf.
Namun Yusuf mengingatkan, kontribusi APBN terhadap pertumbuhan ekonomi tetap terbatas. Kebutuhan investasi nasional 2027 diperkirakan mencapai Rp 8.800 triliun, sementara kontribusi APBN hanya sekitar 6% hingga 7%.
"Artinya pertumbuhan 2027 pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh respons investasi swasta, bukan oleh APBN," terangnya.
Ia menambahkan, kepastian regulasi menjadi faktor penting dalam mendorong investasi. Polemik kebijakan seperti royalti minerba, arah perpajakan, hingga program biodiesel B50 dinilai memengaruhi persepsi investor terhadap konsistensi kebijakan pemerintah.
Selain itu, Yusuf juga menyoroti target pertumbuhan ekonomi pemerintah yang dipatok di kisaran 5,9% hingga 7,5%. Menurutnya, rentang tersebut terlalu lebar dan berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah belum memiliki baseline scenario yang kuat.
Baca Juga: Kemensos Coret 11.000 Keluarga Penerima Bansos yang Main Judol
Menurutnya, dalam perencanaan fiskal, kredibilitas asumsi makro itu penting karena menjadi basis penerimaan negara, pembiayaan, sampai desain utang.
Ia juga mengingatkan pentingnya kualitas belanja negara dibanding sekadar besaran anggaran. Menurut Yusuf, Indonesia selama ini kerap menghadapi persoalan efisiensi belanja.
“Pertanyaannya sederhana, apakah tambahan anggaran benar-benar meningkatkan produktivitas pertanian, irigasi, yield, dan menekan impor pangan? Atau hanya menambah proyek dan belanja rutin baru?," tanyanya.
Yusuf juga menambahkan baha ruang fiskal Indonesia memang semakin sempit secara struktural. Mandatory spending besar, bunga utang meningkat, subsidi energi tetap sensitif secara politik.
"Jadi meskipun angka APBN terlihat besar, ruang diskresioner pemerintah sebenarnya makin terbatas. Itu sebabnya saya kira pemerintah mulai bergerak ke arah quality of spending dan bukan lagi sekadar ekspansi nominal anggaran," tegas Yusuf.
Sementara itu, Ekonom LPEM FEB UI, Teuku Riefky, menilai postur belanja 2027 harus disusun lebih produktif agar tidak terjadi salah alokasi sumber daya.
"Anggaran K/L ini akan merefleksikan berbagai program tersebut. Daya dorongnya akan tergantung lagi dari item belanjanya," kata Riefky.
Baca Juga: Hadiri Sidang PBB, Menhut Klaim RI Berhasil Turunkan Luas Karhutla hingga 86%
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
