Reporter: Grace Olivia | Editor: Azis Husaini
KONTAN.CO.ID -JAKARTA. Di tengah berbagai tantangan ekonomi global dan domestik, pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu bertahan stabil. Namun, laju pertumbuhan tersebut masih belum cukup dan didominasi oleh konsumsi rumah tangga.
Menteri Perencanaan Pembagunan Nasional/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2015 sudah mampu kembali menguat dan terus terakselerasi.
Pertumbuhan ekonomi yang menguat didorong stabilnya konsumsi rumah tangga di sekitar 5% dalam kurun waktu 5 tahun terakhir dan investasi yang tumbuh lebih tinggi, di angka 5,4% per tahun.
Selain disebabkan meningkatnya investasi, pertumbuhan ekonomi juga didorong tingginya pertumbuhan sektor jasa, utamanya di sektor teknologi informasi dan komunikasi yang mendorong perkembangan dunia digital di Indonesia.
Namun, sektor manufaktur yang dibidik untuk menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi, tumbuh rata-rata hanya 4,4% per tahun, lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Hasilnya, sektor manufaktur di Produk Domestik Bruto (PDB) berkurang hingga kini berada di bawah 20%.
Dalam pidatonya di The Second Stolypin Forum, Moskwa, Rusia, Bambang mengatakan yang paling penting untuk dibenahi dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah isu regulasi dan kelembagaan.
"Regulasi di Indonesia sering kali masih restriktif dan sangat mahal, membuat investor segan berinvestasi. Belum lagi masalah korupsi dan tidak efektifnya birokrasi, serta risiko yang harus dihadapi sektor swasta karena kebijakan yang tidak pasti akibat kurangnya koordinasi di pemerintahan," ujar Bambang seperti dikutip dari keterangan resminya, Senin (27/5).
Hal tersebut, lanjut dia, harus diatasi dengan segera dan serius agar pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat lebih melesat. Oleh karena itu, sejumlah kebijakan disiapkan agar transformasi struktural dapat berjalan dengan baik dan memiliki dampak
yang signifikan.
Pertama, memperbaiki regulasi dan kelembagaan dengan memastikan setiap institusi memiliki fungsi yang jelas, dengan kebijakan yang tidak tumpang tindih dan koordinasi yang efektif.
Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mendorong perluasan internet dan konektivitas jalan sehingga memperbaiki kualitas pertumbuhan ekonomi agar menjadi inklusif.
Ketiga, memperbaiki kuantitas dan kualitas pertumbuhan ekonomi, utamanya dengan memperbaiki kualitas tenaga kerja, mengembangkan pelatihan vokasi, hingga mengembangkan skema untuk meningkatkan peran riset dan penelitian.
Keempat, mengembangkan skema pembiayaan alternatif seperti Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Investasi Non Anggaran Pemerintah (PINA) sebagai solusi alternatif untuk mengatasi terbatasnya penerimaan negara dari pajak.
"Terakhir, memperbaiki kualitas sumber daya manusia, terutama dalam peningkatan kesehatan dan pendidikan. Indonesia membutuhkan reformasi kurikulum dan inovasi metode pembelajaran sebagai senjata pamungkas untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas," tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
