Sumber: Kompas.com | Editor: Tendi Mahadi
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Birokrasi Indonesia dinilai belum siap menghadapi situasi pandemi seperti Covid-19. Hal itu menyusul banyaknya kasus pejabat publik dan pemerintahan yang terpapar Covid-19.
Anggota Tim Ahli Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada, Agus Heruanto Hadna menilai, sistem birokrasi yang berjalan saat ini masih dijalankan dengan pendekatan lama yang tidak sesuai dengan kondisi pandemi.
Pendekatan lama yang dimaksud yaitu masih banyaknya individu di kalangan pemerintahan yang enggan menerapkan protokol kesehatan secara ketat di instansi masing-masing.
Baca Juga: Kasus corona pecah rekor, IDI sudah prediksi penambahan kasus corona bakal tinggi
"Sebagai pejabat yang melayani publik atau masyarakat, intensitas bertemu orang sangat tinggi dan karena itu mereka rentan tertular. Untuk mengatasinya, harus ada perubahan sistem tata laksana pelayanan publik," ucap Agus seperti dilansir dari Kompas.id, Sabtu (19/9).
Jika kondisi ini terus dibiarkan, ia khawatir banyak pelayanan publik yang seharusnya diberikan kepada masyarakat justru tertunda. Ia menambahkan, pemerintah juga perlu menitikberatkan penanganan pandemi melalui pendekatan kesehatan, bukan ekonomi.
Hal itu, menurut Agus, selain untuk menghindari ketidakjelasan, juga meminimalisir sikap pejabat publik maupun penyelenggara negara yang abai terhadap penerapan protokol kesehatan. "Belajar dari kesalahan, pemerintah harus tegas memihak pada kesehatan. Keselamatan rakyat nomor satu. Ekonomi tidak perlu ditakutkan," ucapnya.
Baca Juga: Inilah bukti ilmiah masker scuba tak efektif cegah virus corona
"Pengalaman kita pada krisis tahun 1998, kekuatan ekonomi di bawah itu yang menjadi bumper ekonomi kita. Sektor informal tidak terdampak parah. Yang terdampak adalah kelompok ekonomi elite yang ada di atas," imbuh Agus.
Sebelumnya, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman dan anggota KPU Pramono Ubaid Tanthowi dinyatakan positif Covid-19. Selain itu, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Syamsuddin Haris juga diumumkan terpapar virus corona.
Di kalangan eksekutif, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebelumnya juga dinyatakan positif Covid-19.
Sementara itu di daerah, lima kepala daerah dilaporkan meninggal dunia akibat Covid-19. Kelimanya yaitu Bupati Sidoarjo Nur Ahmad Syaifudin, Wakil Bupati Way Kanan Edward Antony, Wali Kota Banjar Baru Nadjmi Adhani, Wali Kota Tanjung Pinang Syahrul, dan Bupati Morowali Utara Aptripel Tumimomor.
Baca Juga: Ada lima ASN dan PJLP positif corona, Kantor Walikota Jakarta Pusat ditutup sementara
Data Satuan Tugas Penanganan Covid-19 melaporkan, angka penularan Covid-19 di Indonesia telah mencapai 240.687 kasus hingga Sabtu (19/9). Jumlah tersebut diketahui bertambah 4.168 kasus dalam 24 jam terakhir.
Penambahan kasus harian yang kemarin dicatat merupakan rekor tertinggi sejak kasus pertama diumumkan pada 2 Maret lalu. (Dani Prabowo)
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Banyak Pejabat Positif Covid-19, Pemerintah Dinilai Belum Siap Hadapi Pandemi"
Selanjutnya: Waspada, gejala baru Covid-19 kini mirip penyakit berbahaya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
