Reporter: Sinar Putri S.Utami | Editor: Wahyu T.Rahmawati
JAKARTA. PT Bank Mandiri Tbk menyangkan sikap PT Asia Paper Mills (APM) yang tidak memanfaatkan masa penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) secara maksimal.
Kuas hukum Bank Mandiri Tommi S. Siregar mengatakan, pihak bank sudah memberikan waktu dengan memberikan perpanjangan 105 hari bagi APM untuk menyusun proposal perdamaian yang lebih baik. "Tapi, tidak ada perubahan sedikit pun. Sangat menyayangkan. Pada dasarnya sudah kami berikan kesempatan," ungkap dia kepada KONTAN, Senin (7/8).
Pihaknya belum memiliki rencana untuk mengeksekusi jaminan meski APM telah dinyatakan pailit. Adapun diketahui, Bank Mandiri memegang jaminan berupa tanah, bangunan, mesin-mesin pabrik APM. "Kami belum membahas prosesnya seperti apa yang pasti akan patuhi proses hukum yang ada," tambah Tommi.
Sekadar mengingatkan, dalam proposal awal, APM menawarkan hanya membayar tagihan Bank Mandiri Rp 50 miliar dari total utang Rp 370,64 miliar. "Kami masih belum bisa menerima proposal awal, karena Bank Mandiri tidak bisa mengurangi pokok utang," tambah Tommi.
Sementara itu Kuasa hukum APM Sri Hendarianto mengatakan, pihaknya mengaku siap untuk pailit. Lagipula prinsipal perusahaan juga tidak menginstruksikan untuk merevisi proposal perdamaian. "Bisa diterjemahkan kalau kami memilih untuk pailit," katanya," Kamis (20/7/2017).
Sri mengungkapkan, debitur sudah tidak mampu membayar seluruh utang yang mencapai Rp 568 miliar. Debitur kebingungan mencari dana sebanyak itu.
Dia mengaku negosiasi dengan para investor juga tidak ada yang berhasil. Pada rapat kreditur sebelumnya, perusahaan mengklaim telah mengantongi investor dari luar negeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
