Reporter: Vendy Yhulia Susanto | Editor: Noverius Laoli
Survei yang dilakukan harus dilakukan bersama dan perlu melibatkan Kementerian/Lembaga (K/L) untuk penentuan batas kawasan hutan.
"Kami perlu didampingi untuk identifikasi batas tersebut," kata Menteri ATR/Kepala BPN dalam keterangan tertulisnya, Selasa (2/6).
Mengenai data pertanian, Sofyan menganggap bahwa Kementerian ATR/BPN perlu mengetahui data-data tersebut agar dapat berkoordinasi dengan lebih baik.
Baca Juga: BEI targetkan 78 pencatatan efek di 2020, masih ada 30 perusahaan dalam pipeline IPO
Selain itu, Badan Informasi Geospasial (BIG) serta Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) perlu menyediakan peta dasarnya.
Lebih lanjut, Sofyan berharap program food estate dapat berjalan secara berkelanjutan. Sebab itu, Ia menyarankan agar dibentuk Project Management Office atau PMO.
"Saya kira program ini bisa berjalan, namun untuk mengatasi kendala kita perlu membentuk PMO. Harapannya dengan adanya PMO ini, tidak ada proyek gagal dan ada signature dari Pak Menko Perekonomian," kata Sofyan Djalil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
