kontan.co.id
banner langganan top
| : WIB | INDIKATOR |
  • EMAS 2.310.000   -177.000   -7,12%
  • USD/IDR 16.605   -5,00   -0,03%
  • IDX 8.153   -85,53   -1,04%
  • KOMPAS100 1.129   -15,68   -1,37%
  • LQ45 806   -13,59   -1,66%
  • ISSI 288   -1,98   -0,68%
  • IDX30 422   -6,44   -1,50%
  • IDXHIDIV20 481   -5,50   -1,13%
  • IDX80 125   -1,86   -1,47%
  • IDXV30 134   -0,30   -0,22%
  • IDXQ30 134   -1,81   -1,33%

Banggar mengaku sulit membuat perencanaan anggaran yang baik


Jumat, 14 Oktober 2011 / 18:32 WIB
ILUSTRASI. Ada beberapa penyebab stroke yang sebaiknya Anda waspadai.


Reporter: Eka Saputra | Editor: Djumyati P.

JAKARTA. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Taslim, mengatakan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 (APBN) masih belum kelar. DPR dan pemerintah, lewat Menteri Keuangan masih berpolemik soal beberapa hal seperti subsidi dan tarif tenaga listrik (TTL). “Mudah-mudahan nanti malam selesai, kemarin itu yang agak ramai kan soal rencana pengurangan subsidi BBM (Bahan Bakar Minyak), ini jatah di Jawa akan dikurangi agar bisa terserap merata di luar Jawa,” ujarnya (14/10) di DPR.

Selain itu, perbedaan pendapat juga muncul terkait adanya dana optimalisasi senilai Rp 11 triliun di Rencana APBN 2012 ini. “Ini dana yang diusahakan dapat merata di kementerian negara atau lembaga
dan daerah. Didapat setelah Banggar bersama pemerintah bekerja meningkatkan pajak, pendapatan non-migas, dan lainnya. Nah, masalahnya apa? Karena saat dana optimalisasi ini ada, biasanya daerah malah belum siap, belum mengusulkan. Kalau begitu ini mau dikemanakan,” paparnya lagi.

Ia mengakui kinerja Banggar dalam perencanaan anggaran memang saat ini belum maksimal. Tapi menurutnya itu disebabkan oleh keterbatasan waktu. “Bayangkan rencana yang diberikan pemerintah, satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) saja, laporannya tebal sekali. Padahal rata-rata waktu pembahasan RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian/Lembaga) hanya seminggu. Ini kan tidak mungkin, misalnya itu di Komisi III saja ada 14 laporan. Bagaimana? Jadi paling kita turunkan saja 5 persen,” tandasnya.

Dengan demikian, jangan heran bila pemantauan program sulit dilakukan. Dan banyak celah di sana-sini tempat terjadinya kebocoran anggaran. Untuk itu ia berharap, pemerintah, pusat dan daerah, tidak sembarangan mencanangkan program. Agar fungsi penganggaran yang membebani punggung
DPR bisa lebih ringan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News




TERBARU
Kontan Academy
AYDA dan Penerapannya, Ketika Debitor Dinyatakan Pailit berdasarkan UU. Kepailitan No.37/2004 Pre-IPO : Explained

[X]
×