Reporter: Rahma Anjaeni | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Badan Restorasi Gambut (BRG) mencatat, hingga Desember 2019 lalu pihaknya berhasil melakukan restorasi lahan gambut di area konsesi perkebunan seluas 408.202,92 hektare (ha) atau sebanyak 73,46% dari target 555.659,23 ha.
Adapun pada area konsesi kehutanan, BRG telah melakukan supervisi lahan seluas 114.910,00 ha atau 9,44% dari target 1.217.053,42 ha.
"Dari target kami 555 ribu ha lahan yang perlu kami supervisi dan asistensi bersama dengan Kementerian Pertanian, Pemerintah Provinsi (Pemprov), Kementerian Lingkungan Hidup (KLHK), itu kami sudah masuk di kira-kira angka 408rb," ujar Kepala BRG Nazir Foead di Balai Kartini, Jakarta, Rabu (29/1).
Baca Juga: Dicalonkan jadi wamen, Deputi Badan Restorasi Gambut Alue Dohong datang ke Istana
Kemudian pada area nonkonsesi, Nazir mengatakan capaian restorasi lahan gambut yang berhasil dilakukan dan disupervisi oleh BRG adalah seluas 786.000 ha atau 88,1% dari target 892.248 ha.
Selama periode 2016-2020, BRG sendiri memang telah ditargetkan untuk melakukan restorasi pada lahan gambut seluas 2,67 juta ha.
Rinciannya adalah, 892.248 ha lahan berada pada area nonkonsesi dan 1.784.354 ha lahan berada pada area konsesi. Lahan konsesi sendiri terbagi menjadi dua, yakni konsesi perkebunan dan konsesi kehutanan.
Secara khusus, restorasi lahan gambut ini dilakukan di tujuh provinsi prioritas, yaitu Sumatera Selatan, Riau, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Papua.
"Ini proses yang terus berjalan, jadi masih terus kami dorong dan bantu memperbaiki tata kelola di lahan gambut," ujar Nazir.
Jika dihitung, maka di tahun ini masih ada sisa sekitar 106.246 ha lahan gambut di area nonkonsesi yang masih perlu direstorasi dan disupervisi oleh BRG. Sementara di area konsesi, ada sekitar 1,25 juta ha lahan yang perlu disupervisi.
Baca Juga: Akurasi peta masih jadi hambatan dalam merestorasi lahan gambut
Untuk melakukan restorasi dan supervisi di lahan gambut, pada tahun 2020 ini BRG telah mengalokasikan dana sekitar Rp 312 miliar yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Tak hanya itu, Nazir mengatakan ada pula anggaran tambahan yang berasal dari pihak lain, seperti Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan juga Kementerian Pertanian (Kementan).
"Anggaran dari donor-donor yang bantu itu mendekati Rp 200 miliar lah. Jadi total sekitar Rp 500 miliar dan beda tipis dengan tahun lalu," kata Nazir.
Bantuan yang berasal dari Kementan sendiri berupa sebuah program bagi para petani, sedangkan bantuan dari PUPR merupakan bantuan untuk membangun sekat kanal.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
