Badan Otorita Pantura Akan Tangani Proyek Tanggul Laut Raksasa dan Tarik Investasi

Senin, 25 Agustus 2025 / 15:51 WIB

ILUSTRASI. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura) dipimpin oleh Didit Hediawan. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/foc.

Reporter: Lailatul Anisah | Editor: Handoyo

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (Pantura). Lembaga baru ini dipimpin oleh Didit Hediawan yang saat ini juga menjabat sebagai Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan badan baru ini akan memiliki beberapa kewenangan salah satunya dalam menyukseskan program tanggul laut atau giant sea wall.

"Badan otorita khusus untuk penanganan pantai utara Jawa ini memang secara khusus dibentuk ya untuk memastikan segala sesuatunya berjalan secara efektif, termasuk untuk giant sea wall," katanya di Istana Merdeka, Senin (25/8).

AHY mengatakan badan baru ini secara khusus dibentuk untuk menarik investasi untuk berbagai proyek di pantai utara jawa. Namun, dia tegaskan dalam menarik investasi Badan khusus ini tidak bekerja sendiri namun juga bekerja sama dengan BPI Danantara termasuk Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan.

"Secara khusus badan Otorita ini akan memutakhirkan berbagai konsep atau rancangan yang sudah terlebih dahulu dijalankan terkait dengan giant sea wall," ungkapnya.

Selain melantik Didit, Prabowo juga melantik Darwin Trisna Djajawinata dan Suhajar Diantoro sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa/Badan Otorita Pengelola Tanggul Laut Pantura Jawa.

Prabowo melantik pejabat tersebut di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (25/8).

Pengangkatan tersebut berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 76 P tahun 2025 tentang Pengangkatan Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.

Pelantikan lantas dilanjutkan dengan pembacaan sumpah yang dilakukan Prabowo dan diikuti para pejabat yang dilantik, bunyi sumpahnya sebagai berikut:

"Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab."